DPD PKS Jakarta Barat menerima kunjungan silaturahmi KPU Kota Jakarta Barat bersama perwakilan Bawaslu dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jakarta Barat.(Foto: Istimewa)
Silaturahmi antarpimpinan lembaga memiliki arti penting dalam membangun komunikasi dan sinergi untuk menjaga kualitas demokrasi.
Demikian dikatakan Ketua DPD PKS Jakarta Barat, Narman Syah usai menerima kunjungan silaturahmi jajaran komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Barat bersama perwakilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jakarta Barat.
"Bagi PKS, politik bukan sekadar kontestasi atau perebutan suara, melainkan instrumen pelayanan kepada masyarakat, pendidikan politik, serta ikhtiar bersama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat yang jujur, adil, dan berintegritas," kata Narman, dikutip Kamis 12 November 2026.
Menurut Narman, KPU sebagai penyelenggara pemilu memegang peran sentral dan mulia dalam menjaga marwah demokrasi di wilayah Jakarta Barat.
Dalam kesempatan tersebut, Narman juga menegaskan komitmen PKS Jakarta Barat untuk mendukung penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu dan pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Kami siap mendukung seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu/pilkada yang transparan, profesional, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Narman.
Selain itu, PKS Jakarta Barat berkomitmen membangun komunikasi yang aktif, konstruktif, dan kooperatif dengan KPU Jakarta Barat. Komitmen tersebut mencakup koordinasi terkait pemutakhiran data pemilih, edukasi politik masyarakat, hingga kepatuhan terhadap regulasi kepemiluan.
"Baik dalam hal pemutakhiran data pemilih, edukasi politik masyarakat, maupun kepatuhan terhadap regulasi kepemiluan," kata Narman.
Narman meyakini, kualitas demokrasi yang baik akan melahirkan kepemimpinan dan kebijakan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Jakarta Barat. Karena itu, PKS Jakarta Barat membuka ruang komunikasi dan koordinasi seluas-luasnya dengan penyelenggara pemilu.
"Kami juga membuka pintu seluas-luasnya untuk masukan, arahan, serta koordinasi teknis dari KPU Jakarta Barat agar setiap proses demokrasi di wilayah kita berjalan damai, partisipatif, dan bermartabat," pungkas Narman.
Sementara itu, Ketua KPU Jakarta Barat, Endang Istianti, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari koordinasi terkait pemutakhiran data partai politik berkelanjutan tahun 2026.
"Kami menyampaikan beberapa
updating hasil sinkronisasi data anggota partai politik PKS Jakarta Barat dengan data pemilih di Jakarta Barat," kata Endang.
Berdasarkan hasil sinkronisasi tersebut, terdapat 43 data anggota PKS Jakarta Barat yang perlu dilakukan pemeriksaan dan pembaruan. Dari jumlah itu, sebanyak 23 orang tercatat telah meninggal dunia, sedangkan 20 orang lainnya telah pindah domisili dan tidak lagi tinggal di wilayah Jakarta Barat.
"Karena 23-nya sudah meninggal, kemudian 20-nya sudah pindah domisili tidak lagi tinggal di Jakarta Barat," kata Endang.
Meski demikian, Endang menegaskan bahwa secara keseluruhan jumlah keanggotaan PKS Jakarta Barat yang tercatat di KPU masih memenuhi ketentuan dan lebih dari cukup.
"Meskipun pemilu masih lama, masih 2029, tapi mulai tahun depan tahapannya akan dimulai, kami menghimbau seluruh masyarakat DKI Jakarta untuk selalu aware dan mengikuti updating terkait dengan demokrasi dan pemilu di DKI Jakarta dan Indonesia," kata Endang.
