Gibran Rakabuming Raka. (Foto: RMOL)
Proses pemberhentian Wapres Gibran Rakabuming Raka seharusnya dilakukan melalui mekanisme pemakzulan.
"Sebab perilaku Gibran telah mencederai nilai-nilai moral dan konsitusi," kata pemerhati sosial dan politik Adian Radiatus kepada RMOL, Kamis 12 November 2026.
Apabila Gibran mundur secara sukarela, maka putera sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi itu tetap berhak mendapatkan uang pensiun dan fasilitas dari negara.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden, pengunduran diri atas permintaan sendiri termasuk dalam kategori berhenti dengan hormat.
Nantinya Gibran bakal memperoleh Uang Pensiun Pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir (sekitar Rp20,16 juta per bulan). Besaran ini tidak dipengaruhi oleh lama atau singkatnya masa jabatan.
Ke depan Gibran juga akan memperoleh sebuah rumah kediaman yang layak lengkap dengan perlengkapannya dari negara (dengan batas maksimal luas tanah dan bangunan masing-masing 1.500 meter persegi).
Selain itu, Gibran akan memperoleh fasilitas satu unit mobil milik negara beserta pengemudinya.
Biaya rumah tangga dan kesehatan Gibran juga ditanggung oleh negara, seperti biaya listrik, air, telepon, serta seluruh biaya perawatan kesehatan bagi mantan wapres beserta keluarga.
Terakhir, Gibran masih menerima fasilitas pengamanan dari Paspampres.
Semetara jika dimakzulkan atau diberhentikan tidak dengan hormat, maka Gibran tidak berhak mendapatkan uang pensiun dan fasilitas negara lainnya.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 (Pasal 6 ayat 1), hak pensiun serta hak keuangan/administratif hanya diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat.
"Pemakzulan merupakan pemberhentian tidak dengan hormat sehingga hak-hak tersebut gugur," kata Adian.
Untuk itu, sebanyak 120 anggota DPR yang mengajukan usul penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) agar konsisten memakzulkan Gibran dari kursi wapres.
Penggunaan HMP sendiri dipicu oleh polemik keabsahan dokumen pendidikan milik Gibran yang dinilai cacat hukum saat proses pemilu 2024.
