Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri, Teguh Narutomo. (Foto: Dok. Kememdagri)
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Bina Keuda) mendorong pemerintah daerah (Pemda) memperkuat inventarisasi dan perhitungan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemandirian fiskal.
Hal tersebut disampaikan Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri, Teguh Narutomo, saat membuka Rapat Inventarisasi dan Asistensi Perhitungan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Sosialisasi Kebijakan Mekanisme Penerimaan Setoran dan Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) se-Sulawesi di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Kemendagri, Jakarta.
Dalam arahannya, Teguh menegaskan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab membutuhkan fondasi pembiayaan yang kuat. Namun, kemandirian fiskal masih menjadi tantangan karena kontribusi PDRD sebagai komponen utama PAD belum seimbang dibandingkan dana transfer pemerintah pusat.
"Selama bertahun-tahun, ada fenomena unik di mana realisasi penerimaan pajak daerah kita hampir selalu mencapai target, bahkan terlampaui jauh dari target. Namun di sisi lain, tax ratio daerah kita cenderung masih sangat rendah," kata Teguh, dikutip Kamis 12 November 2026.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya pemerintah daerah tidak hanya berorientasi pada pencapaian target penerimaan, tetapi juga mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi pajak serta retribusi yang belum tergarap.
Untuk itu, Teguh menekankan pentingnya penyusunan Basis Data Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akurat, lengkap, dan terintegrasi.
"Dengan adanya basis data ini, pemerintah dapat melakukan analisis potensi pajak dan retribusi yang ada di daerah tersebut. Selain itu, basis data ini juga dapat membantu dalam perencanaan kebijakan pajak dan retribusi yang lebih efektif dan efisien," kata Teguh.
Ia menambahkan, keterbatasan data, rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, serta belum optimalnya sistem pengelolaan pendapatan menjadi sejumlah kendala yang perlu dibenahi. Melalui basis data yang komprehensif, pemerintah daerah diharapkan lebih mudah mengidentifikasi sumber penerimaan potensial dan menentukan strategi optimalisasi PAD
Selain pemetaan potensi PDRD, kegiatan tersebut membahas penguatan mekanisme penerimaan setoran dan penelitian Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB.
Teguh menegaskan pentingnya sinergi pemerintah daerah dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menghadirkan pelayanan pertanahan yang cepat, mudah, transparan, dan memberikan kepastian hukum.
"Integrasi data pertanahan dan perpajakan ini didukung melalui pemadanan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP)," ungkapnya.
Materi sosialisasi juga mencakup pemanfaatan sistem elektronik serta standar waktu pemeriksaan dokumen dan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP).
Teguh berharap forum tersebut menjadi sarana pemetaan potensi PDRD sekaligus perbaikan kualitas pelayanan pertanahan dan perpajakan daerah.
"Gunakanlah forum ini sebagai forum untuk pemetaan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai upaya optimalisasi PAD, serta perbaikan kualitas pelayanan pertanahan di daerah," pungkas Teguh.
