Indonesia sebagai Rising Giant

PRESIDEN Prabowo Subianto berulang kali menyampaikan optimisme bahwa masa depan Indonesia sangat cerah. Ia menolak pandangan pesimistis tentang kondisi bangsa dan menawarkan visi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai rising giant atau raksasa dunia yang memiliki kedaulatan ekonomi dan politik.
Dalam pandangan tersebut, Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi negara lain atau sekadar pemasok bahan mentah, tetapi harus tumbuh menjadi kekuatan yang mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri di tengah persaingan global.

Optimisme itu bukan tanpa alasan. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, jumlah penduduk yang besar, posisi geografis strategis, serta potensi pasar domestik yang kuat. 

Dengan modal tersebut, Indonesia sesungguhnya memiliki peluang untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Namun, potensi dan peluang tidak otomatis menjelma menjadi kemajuan.

Dibutuhkan arah kebijakan yang konsisten, tata kelola pemerintahan yang kuat, serta keberanian untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu fondasi penting dalam visi tersebut adalah kemandirian pangan dan energi. Pemerintah mendorong swasembada pangan melalui penguatan sektor pertanian, dukungan subsidi pupuk, serta peningkatan produktivitas dan kapasitas produksi nasional. 

Kebijakan ini menjadi semakin relevan ketika dunia dihadapkan pada ketidakpastian geopolitik, perubahan iklim, dan ancaman krisis pangan. Ketergantungan terhadap impor untuk memenuhi kebutuhan pokok dapat menjadi persoalan serius ketika rantai pasok global terganggu.

Hal serupa berlaku pada sektor energi. Transisi menuju energi bersih dan terbarukan harus berjalan beriringan dengan upaya memperkuat ketahanan energi nasional. 

Indonesia tidak cukup hanya memiliki sumber daya energi, tetapi juga harus mampu mengelola dan mengolahnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. 

Kemandirian energi bukan semata-mata persoalan ketersediaan pasokan, melainkan juga kemampuan negara menguasai teknologi, infrastruktur, dan sistem distribusinya.

Di sektor industri, kebijakan hilirisasi menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. 

Selama bertahun-tahun, Indonesia terlalu sering berada pada posisi sebagai pemasok bahan mentah, sementara keuntungan terbesar dari proses pengolahan justru dinikmati negara lain. 

Karena itu, pengembangan industri pengolahan di dalam negeri merupakan langkah strategis untuk memperkuat struktur ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan penerimaan negara.

Namun, hilirisasi tidak boleh berhenti pada pembangunan pabrik dan peningkatan angka investasi. Pemerintah juga harus memastikan adanya transfer teknologi, penguatan industri nasional, perlindungan lingkungan, serta keterlibatan tenaga kerja dan pelaku usaha dalam negeri. 

Jangan sampai Indonesia hanya bergeser dari eksportir bahan mentah menjadi penyedia lahan dan tenaga kerja murah bagi industri yang penguasaan modal, teknologi, dan keuntungannya tetap berada di tangan pihak lain.

Di sisi lain, reformasi ekonomi dan deregulasi juga menjadi bagian penting dari agenda pembangunan. Penyederhanaan birokrasi dan penciptaan iklim investasi yang kompetitif memang diperlukan. 

Akan tetapi, kemudahan berusaha harus tetap berjalan dalam koridor perlindungan hak pekerja, kepastian hukum, dan kepentingan masyarakat. Investasi seharusnya menjadi sarana memperluas kesejahteraan, bukan sekadar mengejar pertumbuhan angka ekonomi tanpa memperhatikan kualitas kehidupan rakyat.

Pembangunan sumber daya manusia menjadi pilar berikutnya yang tidak kalah penting. Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, dirancang untuk memperbaiki kualitas gizi anak-anak dan kelompok rentan. 

Program ini memiliki tujuan strategis karena kualitas generasi mendatang sangat ditentukan oleh pemenuhan kebutuhan gizi, pendidikan, dan kesehatan sejak dini. Namun, keberhasilannya tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang dibagikan atau banyaknya penerima manfaat.

Kualitas bahan pangan, ketepatan sasaran, transparansi anggaran, pengawasan distribusi, dan dampaknya terhadap perbaikan gizi harus menjadi ukuran utama.

Peningkatan kesejahteraan aparatur negara, termasuk ASN, TNI, dan Polri, juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pelayanan publik dan stabilitas nasional. Namun, kesejahteraan aparatur harus diikuti peningkatan profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan. 

Sebab, tujuan akhir pembangunan bukan sekadar meningkatkan pendapatan kelompok tertentu, melainkan memastikan negara hadir secara adil dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Persoalan kemiskinan juga membutuhkan perhatian serius. Pengentasan kemiskinan ekstrem, penanganan kelaparan, dan pengurangan masalah kekurangan gizi tidak bisa diselesaikan hanya melalui bantuan sosial. 

Negara perlu membangun sistem yang memungkinkan masyarakat keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan melalui pendidikan, layanan kesehatan, penciptaan lapangan kerja, akses terhadap modal, dan perlindungan sosial yang tepat sasaran. Kesejahteraan tidak boleh sekadar menjadi angka statistik, tetapi harus dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Ambisi besar menjadi negara maju juga tidak mungkin tercapai tanpa pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang konsisten. Presiden Prabowo telah berulang kali menegaskan komitmennya untuk menghadapi korupsi, penyelundupan, dan berbagai praktik ekonomi ilegal yang merugikan negara. 

Komitmen tersebut merupakan modal politik yang penting. Namun, masyarakat tentu menunggu pembuktiannya melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan politik.

Pemberantasan korupsi membutuhkan keberanian untuk menindak siapa pun yang terlibat, tanpa memandang jabatan, kedekatan politik, maupun kekuatan ekonomi. Penegakan hukum juga harus berjalan independen dan tidak digunakan sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu. 

Sebab, negara yang kuat bukanlah negara yang hanya memiliki kekuasaan besar, melainkan negara yang mampu membatasi kekuasaan melalui hukum dan memastikan keadilan berlaku bagi semua orang.

Dalam konteks politik domestik, gagasan persatuan nasional atau Indonesia Incorporated dapat menjadi kekuatan untuk menyatukan berbagai elemen bangsa dalam agenda pembangunan. Stabilitas politik memang diperlukan agar pemerintah dapat menjalankan program jangka panjang. 

Namun, persatuan tidak boleh dimaknai sebagai penyeragaman pandangan atau penghilangan kritik. Demokrasi justru membutuhkan ruang bagi perbedaan pendapat, kontrol publik, dan keberanian masyarakat menyampaikan aspirasi.

Sementara itu, dalam hubungan internasional, Indonesia memiliki peluang untuk memainkan peran yang lebih besar. Politik luar negeri bebas aktif memberikan ruang bagi Indonesia untuk membangun hubungan dengan berbagai negara tanpa harus terikat pada kepentingan satu kekuatan global. 

Diplomasi perdamaian, kerja sama multilateral, dan penguatan hubungan bilateral dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia di tengah persaingan geopolitik dunia.

Sejumlah proyeksi ekonomi jangka panjang juga menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang berpotensi menjadi kekuatan ekonomi besar menjelang 2050. Akan tetapi, proyeksi tersebut bukanlah jaminan bahwa Indonesia otomatis akan menjadi negara maju. 

Semuanya bergantung pada kemampuan pemerintah mengelola sumber daya, memperbaiki kualitas institusi, meningkatkan produktivitas, dan membangun ekonomi yang inklusif. 

Menjadi negara yang disegani tidak cukup dengan memiliki kekayaan alam dan jumlah penduduk besar, tetapi juga harus ditopang oleh kualitas pendidikan, teknologi, industri, dan kesejahteraan masyarakat.

Di sinilah pentingnya melihat optimisme pemerintah secara proporsional. Masyarakat tentu membutuhkan harapan dan kepemimpinan yang memiliki visi besar. Namun, harapan juga harus disertai ukuran keberhasilan yang jelas. 

Persoalan daya beli, kenaikan harga kebutuhan pokok, sulitnya memperoleh pekerjaan, ketidakpastian masa depan generasi muda, serta keberlangsungan UMKM merupakan persoalan konkret yang tidak boleh tersisih oleh besarnya narasi pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan kehilangan maknanya apabila tidak diikuti peningkatan pendapatan masyarakat. Investasi yang terus bertambah belum tentu menjadi kabar baik apabila kesempatan kerja justru semakin sulit diperoleh. 

Demikian pula program sosial berskala besar harus dirancang secara cermat agar tidak menimbulkan persoalan baru, termasuk mengganggu ekosistem usaha kecil dan menengah yang selama ini menjadi penopang ekonomi masyarakat.

Pada akhirnya, visi Indonesia sebagai Rising Giant harus diuji bukan hanya melalui pidato kenegaraan, target pertumbuhan ekonomi, atau ambisi menjadi kekuatan dunia. 

Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah rakyat semakin mudah memperoleh pekerjaan, mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan yang layak, membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, serta hidup dalam lingkungan yang aman dan berkeadilan.

Indonesia memang memiliki alasan kuat untuk optimistis. Namun, optimisme tidak boleh berubah menjadi sikap menutup mata terhadap persoalan. 

Kritik bukanlah bentuk pesimisme, sebagaimana evaluasi bukan berarti menolak pembangunan. Justru melalui kritik dan pengawasan publik, pemerintah dapat mengetahui apakah kebijakan yang dijalankan benar-benar berada di jalur yang tepat.

Menjadi rising giant bukan sekadar tentang seberapa besar Indonesia di mata dunia, melainkan seberapa kuat negara ini berdiri di atas kesejahteraan rakyatnya sendiri. Sebab, raksasa yang sesungguhnya bukan hanya negara yang disegani oleh bangsa lain, tetapi negara yang mampu membuat rakyatnya hidup bermartabat, memperoleh keadilan, dan memiliki masa depan yang lebih baik.

Ical Syamsudin
Sekjen Garuda 08 dan DPN Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI)