Berita

Jurubicara KPK, Budi Prasetyo (RMOL/Jamaludin Akmal)

Hukum

Ayah Anggota Brimob Diduga juga Peras Kepala Daerah Lain Selain Bupati Pemalang

KAMIS, 12 NOVEMBER 2026 | 11:19 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Bukan hanya kepada Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, ayah anggota Brimob Iptu Setya Budi Dias, Lilik Budi Suprianto diduga juga melakukan praktik pemerasan terhadap sejumlah kepala daerah dan pejabat di wilayah lainnya.

Hal itu menjadi alasan bagi tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Suranto selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo, dan Petronela Krenak selaku Bupati Sorong Selatan sebagai saksi kasus dugaan pemerasan.

Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, kedua saksi dimaksud telah diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Selasa, 10 November 2026.


"Tidak hanya kepada (pejabat) di Pemalang, tapi juga diduga ini dilakukan di wilayah-wilayah lainnya. Untuk itu, juga ada pemeriksaan dengan saksi bupati dari Sorong, termasuk juga saksi Sekda dari Purworejo," kata Budi kepada wartawan, Kamis, 12 November 2026.

Budi menerangkan, tim penyidik masih terus mendalami praktik-praktik pemerasan serupa yang dilakukan tersangka Lilik di beberapa daerah lainnya.

"Apakah hanya dilakukan di Pemalang, atau kemudian juga merembet ke daerah-daerah lain, sehingga keterangan dari para pihak tersebut tentunya akan sangat membantu penyidik untuk kemudian mengungkap dugaan praktik pemerasan ini secara menyeluruh yang dilakukan oleh LBS," pungkas Budi.

KPK sebelumnya menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada 27-28 Juli 2026 setelah menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Pemalang.

Dari penyelidikan tertutup, KPK menemukan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro bersama orang kepercayaannya, Mohamad Haris alias Gus Haris, terhadap sejumlah perangkat daerah dan pihak swasta. Uang yang berhasil dikumpulkan melalui praktik tersebut mencapai Rp1,98 miliar.

Sebagian uang tersebut diduga digunakan untuk mengurus perkara yang menyeret nama Anom di KPK. Dalam prosesnya, Gus Haris menyerahkan Rp1,2 miliar kepada Lilik Budi Suprianto yang diduga menjadi pihak yang menawarkan pengurusan perkara melalui anaknya, Iptu Setya Budi Dias selaku anggota Brimob Polri yang dipekerjakan di KPK sebagai staf administrasi KPK.

KPK menetapkan empat tersangka dalam perkara tersebut, yakni Anom Widiyantoro, Gus Haris, Lilik Budi, dan Iptu Dias. Penyidik juga masih mendalami kemungkinan adanya dugaan tindak pidana lain, termasuk suap proyek dan jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Sejarah Hari Kesehatan Nasional Berawal dari Perjuangan Melawan Malaria

Kamis, 12 November 2026 | 08:36

Bursa Asia Dibuka Tertekan, Kospi Masuk Zona Merah

Kamis, 12 November 2026 | 08:17

Wall Street Menguat Dimotori Saham Teknologi dan AI

Kamis, 12 November 2026 | 08:00

Optimisme Teknologi dan Energi Bikin Pasar Saham Eropa Berpesta

Kamis, 12 November 2026 | 07:43

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:39

MSCI Pangkas Konstituen Saham Indonesia, BRMS Turun Kelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:32

Tekan Risiko Digital dan Etika Penagihan, OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Fintech

Kamis, 12 November 2026 | 07:20

Sentimen Politik Guncang Pasar: Ke Mana Arah IHSG Selanjutnya?

Kamis, 12 November 2026 | 07:07

Perusahaan Perkebunan Tanpa HGU Harus Diaudit

Kamis, 12 November 2026 | 06:49

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Kupas Tuntas DIM RUU Migas

Kamis, 12 November 2026 | 06:20

Selengkapnya