Komisi III DPR Desak Polri Terapkan Pasal Makar dan Pidana Mati Listyo Sigit CS

Komisi III DPR RI meminta Polri menindak tegas pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto, termasuk dengan menerapkan pasal makar dan ancaman pidana mati.

Dalam kasus penyadapan ilegal tersebut, mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah perwira tinggi Polri telah menyandang status tersangka. 

Permintaan itu disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP, Safaruddin, dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Safaruddin menegaskan, penindakan harus dimulai dari pimpinan atau pihak yang berada di posisi komando. 

Ia juga meminta agar pimpinan yang dimaksud lebih dahulu menjalani sidang etik.

“Komandannya dulu ditumbangkan baru yang lain-lain. Kepalanya dulu. Pak Sigit kan sering bilang kalau membersihkan itu dari kepalanya. Ya udah kepalanya dulu disidangkan kode etik,” ujar Safaruddin.

Selain proses etik, Safaruddin meminta penyidik menerapkan Pasal 191 KUHP terkait makar. 

Legislator PDIP itu bahkan mendesak agar empat orang yang dimaksud dalam perkara tersebut dijatuhi pidana mati.

“Nah, makar dengan hukuman, saya minta itu di pasal 191 KUHP, makar diancam hukuman pidana mati. Saya minta empatnya itu dikenakan pidana mati,” tegasnya.

Safaruddin pun meyakini bahwa Jenderal Suyudi dan jajaran akan menindaklanjuti persoalan tersebut.

“Oke pak? Bapak kuat? Oke kita kuat. Kebenaran mungkin akan terpinggirkan, tapi kebenaran tidak akan pernah kalah. Saya tahu bapak, pak kapolri ini akan agamanya kuat. Insyaallah kita akan memperjuangkan semua nanti di akhirat. Kalau kita mati, dalam menegakkan aturan-aturan yang ada ini, kebakaran kita itulah yang cari semua. Kita akan mati syahid,” pungkasnya.