Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. (Foto: Istimewa)
Kabar mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka direspons Ketua Umum Konferensi Republik Sudirman Said.
Gibran menyampaikan niat mundur, setelah Mahkamah Agung (MA) menyatakan surat penyetaraan ijazah yang dipakainya untuk mencalonkan diri tidak sah dan batal demi hukum.
"Jabatan Wapres Gibran lahir dari dagang sapi politik dan penyalahgunaan kekuasaan," kata Sudirman, dikutip dari pernyataan sikap Konferensi Republik, Kamis 12 November 2026.
Menurut Sudirman, hal ini dibuka oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 90/2023 yang diketuai paman Gibran, Anwar Usman. Hingga kemudian Anwar Usman dinyatakan melanggar etik berat, dan kini terbukti tidak didukung syarat paling dasar.
"Kekuasaan yang lahir dari pembengkokan aturan akan memerintah dengan pembengkokan aturan, dan pada akhirnya memakan dirinya sendiri. Itulah yang sedang kita saksikan," kata mantan Menteri ESDM ini.
Di sisi lain, Konferensi Republik turut menyoroti Polri yang dibiarkan tumbuh tanpa kontrol dan berkuasa nyaris tanpa batas dan kini menjadi bumerang. Alat yang dipakai untuk mengamankan kekuasaan diduga berbalik menyadap presidennya sendiri, sementara di jalanan tetap dipakai untuk menekan warga.
Sedangkan tentara ditarik ke urusan sipil hingga kini hadir di ibu kota tanpa keputusan politik negara yang terbuka. Kekuasaan dipusatkan, daerah dilemahkan, dan lembaga pengawas dirangkul masuk, hingga DPR, yang lebih dari 80 persen kursinya dikuasai koalisi, kehilangan daya koreksi.
Atas dasar itu, Konferensi Republik menyerukan kepada seluruh elemen bangsa:
Pertama, tolak penyelesaian krisis melalui dagang sapi elite. Persoalan wakil presiden harus diselesaikan melalui jalan konstitusional yang terbuka sebagaimana diatur Pasal 7A, 7B, dan 8 UUD 1945, di bawah pengawasan publik, bukan dirundingkan di balik pintu.
Kedua, kawal pengusutan penyadapan sampai tuntas, sampai ke mereka yang merencanakan dan menikmati hasilnya. Tolak penggunaan label "makar" sebagai dalih mempersempit ruang sipil. Penyadapan tanpa kontrol mengancam setiap warga, bukan hanya presiden.
Ketiga, lindungi mereka yang bersuara. Dampingi para demonstran yang ditangkap, temukan mereka yang belum diketahui keberadaannya, dan desak Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Ombudsman membentuk tim pencari fakta independen atas kekerasan aparat di Jakarta, Samarinda, Yogyakarta, dan kota-kota lain.
Keempat, tolak militerisasi ruang sipil dan kehadiran tentara dalam pertikaian elite. Supremasi sipil bukan tata krama, tetapi syarat hidup republik.
Kelima, bangun kekuatan koreksi dari bawah, dari kampus, desa, kampung, komunitas adat, serikat pekerja, pers, dunia usaha, hingga mereka di dalam birokrasi yang masih memegang keadaban. Rumuskan bersama agenda koreksi total tatanan bernegara. Jangan biarkan krisis ini menjadi tontonan atau pertarungan kubu. Tolak hasutan dan kekerasan, saling jaga, dan berhimpunlah.
"Republik ini tidak akan dipulihkan oleh mereka yang merusaknya, tetapi oleh pemiliknya. Konferensi Republik tidak berhimpun untuk merebut kekuasaan. Kami berhimpun untuk mengembalikannya kepada pemiliknya: rakyat. Pintu bisa dikunci, tetapi gagasan tidak bisa dibatasi," pungkas Sudirman.
