Kapolri dan Pimpinan Komisi III DPR. (RMOL/Faisal Aristama)
Peran mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, diungkap Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi III DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Suyudi mengungkapkan bahwa Listyo Sigit diduga menjadi pihak yang memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan.
Tak hanya itu, Listyo Sigit juga disebut sebagai penerima akhir atau end user dari hasil penyadapan tersebut.
Berdasarkan hasil penyidikan, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara ini, yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo; Kadivkum Polri, Irjen Ahrie Sonta (AS); Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. 1 Sespim Lemdiklat Polri, Irjen Eko Hadi Santoso (EH); dan Irjen Slamet Uliandi (SU).
"Pertama, Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabakmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan," ungkap Suyudi.
Suyudi mengurai, peran Listyo Sigit dalam perkara tersebut juga dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
Selain Listyo Sigit, tiga tersangka lainnya diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian praktik penyadapan tersebut.
Tersangka kedua berinisial SU, yang menjabat sebagai Kadiv TIK Polri pada periode 2021 hingga Oktober 2026.
SU diduga berperan sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan.
Suyudi juga diduga meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabagmon kepada Listyo Sigit. Laporan tersebut berupa laporan harian dan laporan analisis.
"SU yang menjabat sebagai Kadiv TIK Polri pada periode 2021 sampai dengan Oktober 2026, diduga sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabakmon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP," kata Suyudi.
Selanjutnya, tersangka ketiga berinisial EH, yang pernah menjabat sebagai Plt Kabagmon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025.
EH diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari Listyo Sigit.
Perintah tersebut kemudian diteruskan dengan memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa disertai surat permohonan penyidik.
Sementara itu, tersangka keempat berinisial AS menjabat sebagai Plt Kabagmon pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026.
AS diduga menerima perintah dari Listyo Sigit dan meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.
AS juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo Sigit serta memerintahkan TK untuk melakukan surveillance.
Tak hanya itu, AS diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan berupa voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk komunikasi terkait aktivitas penyadapan.
“Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor, sehingga pada tanggal 30 Oktober 2026, peristiwa ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri dan selanjutnya ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan identitas pelapor dirahasiakan,” kata Suyudi.
