Pemerintah didesak memperkuat sistem pertahanan siber nasional menyusul masifnya percobaan serangan digital terhadap sektor perbankan.
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Syamsu Rizal alias Deng Ical mengatakan langkah antisipatif dituntut segera dijalankan guna mencegah potensi kebocoran data, pencurian dana nasabah, hingga lumpuhnya layanan transaksi keuangan publik.
“Jangan sampai kita baru bergerak setelah terjadi kebocoran data, pencurian dana nasabah, atau lumpuhnya layanan keuangan. Ancaman siber terus berkembang dan membutuhkan kesiapan sistem pertahanan yang adaptif, terintegrasi, serta mampu melakukan deteksi dini,” ujar Deng Ical di Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Deng Ical mengapresiasi kapabilitas sistem keamanan siber nasional dalam mendeteksi dan memblokir jutaan percobaan intrusi digital sebelum menembus pertahanan utama perbankan.
Meski demikian, keberhasilan pemblokiran awal tersebut ditekankan tidak boleh membuat otoritas maupun korporasi perbankan lengah terhadap eskalasi metode peretasan modern.
“Jangan menunggu sampai serangan benar-benar berhasil. Kalau sudah ada peringatan dari BSSN, Komdigi, atau APJII, harus ada respons cepat dan terukur karena pencegahan jauh lebih baik daripada menanggung kerugian insiden siber,” tegasnya.
Legislator PKB asal Makassar tersebut mengingatkan bahwa titik kerentanan sistem keamanan perbankan kerap kali tidak hanya bersumber dari server internal bank, melainkan melalui celah aplikasi mitra teknologi serta penyedia layanan pihak ketiga. Audit keamanan siber secara berkala dan pengawasan ketat terhadap seluruh rantai pasok teknologi digital wajib diberlakukan tanpa pengecualian.
“Penguatan keamanan siber harus dilakukan secara menyeluruh melalui audit berkala dan pengujian sistem terhadap mitra penyedia layanan digital. Seluruh rantai pasok teknologi institusi keuangan harus dipastikan steril dari celah peretasan,” kata Deng Ical.
Ia mendorong pembentukan mekanisme koordinasi lintas lembaga yang solid antara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Sinergi antarinstansi strategis dinilai menjadi benteng krusial untuk merespons secara instan setiap anomali lalu lintas data perbankan.
“Koordinasi antara BSSN, OJK, BI, dan Komdigi harus berjalan efektif dan terintegrasi. Peringatan dini dari otoritas keamanan siber tidak boleh diabaikan dan wajib ditindaklanjuti dengan mitigasi yang presisi,” ucapnya.
Deng Ical juga menggarisbawahi urgensi perlindungan masyarakat sebagai pengguna layanan keuangan digital dari serangan rekayasa sosial (social engineering), tautan penipuan (phishing), hingga pencurian kredensial akun. Kampanye masif literasi keamanan digital oleh industri perbankan dituntut ditingkatkan guna menekan angka kerugian nasabah ritel.
“Peningkatan literasi keamanan digital masyarakat merupakan langkah penting untuk mencegah nasabah menjadi korban phishing dan penipuan daring. Edukasi perlindungan data pribadi harus menjadi tanggung jawab bersama penyedia jasa keuangan,” katanya.
Aturan mengenai kewajiban pelaporan insiden siber secara terbuka dan pemberian sanksi tegas atas kelalaian pengamanan data nasabah diimbau untuk ditegakkan secara konsisten sesuai Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Akuntabilitas perbankan dipandang sebagai fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap ekosistem ekonomi digital nasional.
“Kepatuhan terhadap standar perlindungan data pribadi nasabah adalah harga mati bagi seluruh pelaku industri perbankan. Negara harus memastikan keamanan transaksi dan dana masyarakat terlindungi sepenuhnya oleh hukum,” pungkas Deng Ical.
