Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. (Foto: Dokumentasi Bakom RI)
Koordinator Nasional Ekologi Maritim Indonesia, Marthin Hadiwinata menyebut kerja sama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan PT Rans Entertainment Indonesia Tbk (RANS) sekitar Rp10,8 miliar berdasarkan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) menimbulkan banyak pertanyaan.
Menurut Marthin, kerja sama itu menjadi bukti bahwa program KKP tidak pernah transparan kepada publik
“Contoh sederhana, seperti penunjukan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), tidak pernah ada jelas dasar pertimbangan penunjukan wilayah sehingga sangat rawan menjadi bancakan proyek balas budi politik seperti layaknya proyek MBG yang ditunggangi politisi,” kata Marthin dalam pesan elektronik kepada RMOL di Jakarta, Rabu malam, 11 November 2026.
Ia mendesak agak program KKP ini patut untuk diawasi dan dipantau oleh publik. Sebaliknya penggunaan influencer oleh KKP, lanjut Marthin, semakin memperkuat adanya ‘bancakan’ tersebut.
“Program KKP sebaiknya tidak dipoles oleh influencer,” tegas dia.
Selain itu, Marthin jua menilai adanya konflik kepentingan dengan penunjukan korporasi RANS dalam kerja sama publikasi menggunakan influencer.
Pasalnya, Raffi Ahmad selaku pemilik RANS telah diangkat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni sejak 22 Oktober 2024. Sehingga Raffi Ahmad telah memiliki kuasa yang tidak boleh digunakannya untuk mendapatkan keuntungan dari kerja sama korporasinya dengan pemerintah.
“Atas alasan tersebut kami mendesak Menteri Sakti Wahyu Trenggono untuk segera membatalkan kerja sama dengan korporasi RANS. Serta Korporasi RANS segera mengembalikan uang APBN yang digunakan kepada Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan,” pungkasnya.
Pihak KKP pun sebelumnya telah memberikan klarifikasi atas temuan ICW tersebut. KKP menyatakan publikasi dan komunikasi publik merupakan bagian dari tugas dan fungsi kementerian dalam menyampaikan kebijakan, program, serta capaian kinerja kepada masyarakat, khususnya terkait pelaksanaan program prioritas KKP.
KKP mengakui, strategi komunikasi yang dijalankan tidak hanya mengandalkan influencer, tetapi juga memanfaatkan berbagai platform untuk menyebarluaskan informasi.
"Strategi komunikasi KKP dilakukan secara multiplatform, tidak hanya melalui influencer, tetapi juga media massa baik cetak, televisi hingga media digital, dan berbagai kanal komunikasi lainnya untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah," tulis KKP dalam keterangannya, Selasa, 10 November 2026.
Dalam menentukan mitra komunikasi, KKP disebut mempertimbangkan sejumlah indikator, seperti jumlah pengikut, tingkat keterlibatan (engagement), jangkauan audiens, hingga persebaran pengikut di berbagai wilayah Indonesia.
"Hal ini disesuaikan dengan cakupan program-program KKP yang bersifat nasional sehingga diharapkan penyampaian informasi dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Indonesia secara lebih efektif," jelasnya.
