Polri Perluas Lapangan Kerja Lewat Program Poliran, Siap Berantas Praktik Percaloan

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto meluncurkan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Kota Bandung, Jawa Barat pada Rabu, 11 November 2026.

Melalui kegiatan bursa kerja atau job fair yang mempertemukan ribuan pencari kerja dengan perusahaan dari berbagai sektor industri, Polri memberikan langkah konkret membantu masyarakat memperoleh kesempatan kerja sekaligus memperkuat upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Terlebih, tingginya angka pengangguran juga memiliki keterkaitan dengan berbagai persoalan sosial yang berpotensi memengaruhi stabilitas kamtibmas.

“Melihat kondisi ini, tentunya Polri tidak boleh diam. Sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan, kami hadir untuk membuka akses dan mempertemukan warga dengan peluang yang tersedia. Semangat inilah yang melahirkan Poliran,” ujar Suyudi.

Kehadiran Poliran merupakan bagian dari transformasi pendekatan kepolisian dengan mengedepankan pencegahan melalui pemberdayaan masyarakat, salah satunya membuka akses terhadap pekerjaan.

Selain memperluas kesempatan kerja, Kapolri memberikan perhatian serius terhadap praktik percaloan serta pungutan liar yang selama ini menjadi salah satu hambatan masyarakat.

Untuk itu, Suyudi menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan kerja melalui proses rekrutmen yang transparan, adil, dan bebas dari praktik ilegal.

“Jangan ragu-ragu, jangan takut. Laporkan!” tegas Kapolri.

Ia meminta masyarakat yang menemukan praktik percaloan tenaga kerja, baik yang melibatkan pihak luar maupun oknum di lingkungan perusahaan untuk segera melaporkannya kepada kepolisian melalui Call Center Polri 110, Bhabinkamtibmas, Kapolsek, maupun petugas pengamanan internal perusahaan.

Peluncuran program ini dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta anggota Dewan Pertimbangan Presiden Rocky Gerung, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus yang mewakili Menteri Dalam Negeri, Irjen Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sandi Nugroho yang mewakili Menteri P2MI, Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Syamsi Hari, serta Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan yang mewakili Gubernur Jawa Barat.