Formappi Dukung Rencana MAKI dan ARUKKI Ajukan Praperadilan CSR BI-OJK

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mendukung penuh upaya hukum Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia (ARUKKI) untuk mengajukan gugatan praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel).

Saat ini,  MAKI dan ARUKKI berkoordinasi dan bersiap ajukan praperadilan penanganan kasus korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  senilai Rp 28,38 miliar yang dilakukan KPK dinilai mangkrak. 

Dalam kasus CSR BI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan dua anggota DPR yang menjadi tersangka sejak 7 Agustus 2025, yakni Satori (Nasdem) dan Heri Gunawan (Gerindra). Keduanya hingga kini belum ditahan. 

“Kita mendukung upaya hukum berupa praperadilan yang diinisiasi oleh MAKI dan ARUKKI terkait kasus CSR BI yang mangkrak saat ini,” kata Lucius Karus, Peneliti Formappi di Jakarta, Rabu 11 November 2026.

Lucius juga mendukung upaya pelaporan terhadap terhadap Pimpinan KPK dan penyidik yang menangani kasus CSR BI ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK, karena membiarkan kasus tersebut mangkrak, tanpa ada penyelesaian.

“Sudah nggak masuk akal lagi cara kerja KPK sebagai penegak hukum sekarang. Membiarkan proses hukum yang sudah dimulainya tak diselesaikan,” tegasnya. 

Formappi menegaskan, bahwa pembiaran penyelesaian kasus CSR BI oleh KPK, yang diduga melibatkan seluruh Anggota Komisi XI DPR Periode 2019-2024 dan mantan Gubernur BI Perry Warjiyo akan menjadi preseden buruk pemberantasan korupsi.

“Kasus ini sudah ada tersangkanya, tapi KPK tak serta merta menindaklanjuti ke tahap selanjutnya. Ini akan menjadi presden buruk bagi pemberantasn korupsi,” pungkasnya.

Hingga saat ini, KPK masih menyidik kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) atau dalam penggunaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan Penyuluh Jasa Keuangan (PJK) tahun 2020-2023. Namun, KPK menargetkan tahun 2026 ini selesai.