Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta. (Foto: RMOL/Jamaludin)
Mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dipo Alam diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam penyidikan dugaan gratifikasi mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Muhammad Haniv.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan pemeriksaan Dipo Alam untuk tersangka Muhammad Haniv di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta hari ini.
"Salah satu saksi yang diperiksa yaitu saudara DP berkaitan dengan transaksi jual beli aset dengan tersangka HNV," kata Budi kepada wartawan, Rabu malam, 11 November 2026.
Selain Dipo, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga saksi lainnya, yakni Hartanto Suryadi, Winari Antoni, dan Tri Djoko Wibowo, serta Putri Marizca. Namun, Tri Djoko dan Putri Marizca tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.
Budi mengatakan, penyidik masih menelusuri sumber dan hubungan penerimaan gratifikasi yang diduga dilakukan Haniv dengan sejumlah pihak, termasuk dugaan penerimaan terkait pemeriksaan pajak.
"Sehingga ini juga masih akan terus ditelusuri penerimaan gratifikasi yang diduga dilakukan oleh HNV ini dari mana saja, berkaitan dengan apa saja, yang semuanya masih dalam pendalaman," ujarnya.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Muhammad Haniv sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan DJP sejak 25 Februari 2025. Ia kemudian ditahan pada 19 Agustus 2026.
Haniv pernah menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Provinsi Banten pada 2011 dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus periode 2015-2018. KPK menduga Haniv menyalahgunakan pengaruh dan koneksinya untuk kepentingan pribadi serta usaha anaknya.
Pada 2016, Haniv diduga mengirimkan email kepada bawahannya untuk meminta dicarikan sponsor kegiatan peragaan busana (
fashion show) atas nama anaknya, Feby Paramita. Permintaan itu ditujukan kepada sejumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta dan luar Jakarta.
Perusahaan-perusahaan tersebut diduga mengirimkan dana sponsorship langsung ke rekening anak Haniv. Nilainya sekitar Rp400 juta dari perusahaan di Jakarta dan Rp300 juta dari perusahaan di luar Jakarta.
Selain itu, pada periode 2014-2022, Haniv diduga menerima gratifikasi dalam bentuk valuta asing dari sejumlah pihak melalui perantara Budi Satria Atmadi. Uang tersebut kemudian ditempatkan dalam instrumen deposito senilai Rp10 miliar.
Pada periode 2013-2018, Haniv juga diduga menerima gratifikasi berupa valuta asing dari sejumlah pihak atau perusahaan. Dana tersebut ditukarkan melalui beberapa penukaran valuta asing (
money changer) dengan total nilai Rp10 miliar.
Secara keseluruhan, KPK menduga penerimaan gratifikasi Haniv dari sejumlah perusahaan mencapai sedikitnya Rp20,7 miliar.
