Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen. (Foto: Dok. Pemprov Jateng)
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperluas akses informasi publik melalui pengembangan layanan digital dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemerintahan.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen mengatakan, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat tidak hanya berhak memperoleh informasi, tetapi juga perlu dilibatkan dalam mengawasi program dan pelayanan pemerintah.
"Pengawasan itu juga dilakukan bukan hanya pengawas-pengawas saja, tetapi masyarakat juga perlu ikut andil dalam melakukan pengawasan," kata Taj Yasin saat mewakili Gubernur Ahmad Luthfi dalam Uji Publik Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi, Pemprov Jateng mengembangkan sejumlah layanan digital. Salah satunya aplikasi PPID Mobile yang menyediakan akses informasi publik, layanan pengajuan keberatan, hingga ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan.
Keterbukaan informasi juga diterapkan di sektor kesehatan melalui aplikasi RSMS Online milik RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo. Layanan ini memungkinkan masyarakat mengakses informasi pendaftaran daring, jadwal klinik dan dokter, ketersediaan tempat tidur, hingga fasilitas rumah sakit.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik 2025, sebanyak 26 dari 35 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jateng atau 74,28 persen telah masuk kategori Informatif. Sementara itu, seluruh tujuh rumah sakit daerah milik Pemprov Jateng telah mencapai kategori yang sama.
Taj Yasin mengatakan penguatan keterbukaan informasi juga dilakukan melalui kegiatan literasi yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota, OPD, hingga lembaga pengawasan. Upaya tersebut diarahkan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang responsif dan mendorong partisipasi publik.
Di bidang birokrasi, transparansi diterapkan dalam proses pengisian jabatan pejabat melalui mekanisme manajemen talenta. Prosesnya mencakup asesmen, verifikasi, hingga uji kompetensi dengan mempertimbangkan kemampuan dan profesionalisme aparatur.
Tokoh yang akrab disapa Gus Yasin itu menegaskan, mekanisme tersebut dijalankan secara terbuka dan sesuai ketentuan untuk mencegah praktik titip jabatan.
"Itu membuktikan bahwa keterbukaan kami benar-benar kita lakukan," ujarnya.
Selain melalui layanan digital, Gubernur Ahmad Luthfi juga membuka akses komunikasi langsung dengan masyarakat melalui konsep Rumah Rakyat. Program tersebut menjadi salah satu saluran bagi warga untuk menyampaikan aspirasi sekaligus memperluas keterlibatan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
