PK Gibran Tak Halangi Sidang Istimewa MPR

Rencana Peninjauan Kembali (PK) yang akan diajukan Gibran Rakabuming Raka atas Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026, dinilai tidak dapat menghalangi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menggelar Sidang Istimewa.

Dosen Hukum Tata Negara Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) Jakarta, Dr. Teguh Satya Bhakti, menilai Gibran tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan PK terhadap putusan tersebut.

Menurut Teguh, dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), pihak yang tidak terlibat dalam perkara tidak memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum PK.

"Gibran bukanlah pihak dalam perkara tersebut, sehingga secara hukum acara tidak memiliki hak untuk mengajukan PK atas Putusan MA Nomor 742," ujar Teguh dalam keterangannya, Rabu, 11 November 2026.

Selain persoalan kedudukan hukum, Teguh menjelaskan bahwa pengajuan PK pada prinsipnya tidak menunda ataupun menghentikan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Menurut dia, rencana PK tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menghalangi MPR menggelar Sidang Istimewa sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 6 Oktober 2026 dan Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026.

"MPR agar tidak membiarkan persoalan konstitusional berlarut-larut hingga memicu kekosongan hukum maupun politik," sambungnya menegaskan.

Lebih lanjut, Teguh memandang pembiaran terhadap situasi tersebut berpotensi melahirkan persoalan baru yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

"Sidang Istimewa MPR telah menjadi keniscayaan dan keharusan ketatanegaraan yang tidak seharusnya ditunda," demikian Teguh menambahkan.