Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Kristiani Indonesia Raya (PP Gekira), Nikson Silalahi. (Foto: Istimewa)
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto diyakini punya kapasitas dan mampu dalam mengantisipasi potensi kericuhan menyusul berkembangnya wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Kristiani Indonesia Raya (PP Gekira), Nikson Silalahi meminta Polri mewaspadai kemungkinan munculnya kelompok perusuh dan penunggang gelap yang memanfaatkan aksi demonstrasi untuk menciptakan kekacauan.
Terlebih, kata dia, wacana pemakzulan Gibran berpotensi memancing reaksi dari para pendukungnya maupun pendukung mantan Presiden Joko Widodo.
Menurut Nikson, demonstrasi untuk menyampaikan pendapat dan dukungan politik merupakan hak konstitusional warga negara. Namun, kebebasan tersebut tidak boleh dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk memicu kerusuhan.
"Unjuk rasa atau demonstrasi secara damai tentu dijamin konstitusi kita. Tetapi, kita harus mewaspadai munculnya para perusuh dan penunggang gelap yang akan menggunakan kesempatan itu untuk menciptakan chaos," ujar Nikson dalam keterangannya, Rabu 11 November 2026.
Dia menilai, Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Suyudi harus mampu mengedepankan pendekatan persuasif dan pengayoman terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara tertib. Sebaliknya, aparat harus bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang sengaja menyusup untuk mengacaukan aksi.
"Kami percaya Kepolisian Republik Indonesia dengan pimpinan baru Jenderal Suyudi akan tampil beda dalam menghadapi unjuk rasa. Mengayomi demonstran yang taat aturan, tetapi tampil tegas kepada para perusuh yang menyusup," tegasnya.
Nikson mengatakan, dinamika politik terkait kemungkinan pengunduran diri maupun pemakzulan Gibran tidak menutup kemungkinan menimbulkan reaksi di tengah masyarakat.
Karena itu, dia mengajak seluruh elemen bangsa menyikapinya dengan kepala dingin dan mengedepankan cara-cara yang beradab.
Dia juga mengingatkan pentingnya menempatkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
"Dalam perbedaan pandangan atau dukungan politik, mari kita semua kembali menggunakan akal sehat, yakni menjadikan konstitusi sebagai acuan kita dalam bersikap atau bertindak dalam merespons fenomena yang terjadi saat ini," tandasnya.
