Pemerintah Bidik KUR Rp394 Triliun pada 2027, Naik Rp99 Triliun

Pemerintah menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp394 triliun pada 2027. Target tersebut meningkat Rp99 triliun dibandingkan alokasi tahun ini sebesar Rp295 triliun.

Target itu ditetapkan dalam rapat koordinasi Komite Kebijakan Kredit Usaha Rakyat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama sejumlah pejabat terkait di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.

"Tadi kita bahas terkait dengan rapat koordinasi Komite Kebijakan Kredit Usaha Rakyat. Kita tetapkan program untuk di tahun 2027, di mana tahun 2027 kita tetapkan target KUR totalnya sebesar Rp394 triliun," kata Airlangga.

Airlangga merinci, alokasi KUR reguler ditetapkan sebesar Rp325 triliun. Pemerintah juga menyiapkan Kredit Usaha Pertanian (KUP) sebesar Rp1,4 triliun dan Kredit Industri (KI) untuk mendukung produksi industri padat karya sebesar Rp600 miliar.

Selain itu, pembiayaan sektor perumahan dialokasikan sebesar Rp30 triliun. Nilainya masih berpeluang ditingkatkan pada semester II 2027.

Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan sebesar Rp30 triliun untuk KPPS yang menyasar perempuan prasejahtera. Dalam rapat tersebut, pemerintah turut membahas relaksasi kredit bagi debitur yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Airlangga menjelaskan, relaksasi dilakukan melalui restrukturisasi kredit pada tahun ini. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah menyiapkan skema restrukturisasi yang dapat berlangsung hingga tiga tahun. Khusus debitur KUR di NTT, pemerintah menetapkan suku bunga atau margin sebesar 0 persen pada 2027 dan 3 persen pada 2028.

"Untuk KUR di NTT itu sebesar 0 persen di tahun 2027 dan 3 persen di tahun 2028," jelasnya.

Selain target penyaluran dan relaksasi kredit, pemerintah membahas perluasan akses KUR untuk kepemilikan kekayaan intelektual (intellectual property) serta pembiayaan bagi nelayan. Perluasan tersebut diharapkan dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi sektor-sektor produktif.