Jurubicara KPK, Budi Prasetyo. (Foto: RMOL/Jamaludin)
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pemalang, Nurkholes dicecar tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait modal politik untuk biaya kampanyenya yang diduga berasal dari hasil pemerasan.
Hal itu merupakan salah satu materi yang didalami tim penyidik saat memeriksa Nurkholes sebagai saksi kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang, Jawa Tengah.
Nurkholes telah diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Selasa, 10 November 2026.
"Plt Bupati didalami pengetahuannya berkaitan dengan modal politik yang dibutuhkan oleh bupati saat itu," kata Jurubicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu, 11 November 2026.
Selain Nurkholes, tim penyidik KPK juga telah melakukan pemeriksaan terhadap empat orang saksi lainnya, yakni Suranto selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Purworejo, Dias Pamungkas selaku swasta, Dias Adi Dharma selaku swasta, dan Petronela Krenak selaku Bupati Sorong Selatan.
KPK sebelumnya menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada 27-28 Juli 2026 setelah menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Pemalang.
Dari penyelidikan tertutup, KPK menemukan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro bersama orang kepercayaannya, Mohamad Haris alias Gus Haris, terhadap sejumlah perangkat daerah dan pihak swasta. Uang yang berhasil dikumpulkan melalui praktik tersebut mencapai Rp1,98 miliar.
Sebagian uang tersebut diduga digunakan untuk mengurus perkara yang menyeret nama Anom di KPK. Dalam prosesnya, Gus Haris menyerahkan Rp1,2 miliar kepada Lilik Budi Suprianto yang diduga menjadi pihak yang menawarkan pengurusan perkara melalui anaknya, Iptu Setya Budi Dias selaku anggota Brimob Polri yang dipekerjakan di KPK sebagai staf administrasi KPK.
KPK menetapkan empat tersangka dalam perkara tersebut, yakni Anom Widiyantoro, Gus Haris, Lilik Budi, dan Iptu Dias.
Penyidik juga masih mendalami kemungkinan adanya dugaan tindak pidana lain, termasuk suap proyek dan jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang.
