Skandal penyadapan yang sedang diproses hukum ini seolah kehilangan daya kejutnya. Publik tidak disuguhi pemandangan barang bukti seperti dalam skandal korupsi. Padahal, jika seluruh potensi kerusakannya diungkap, kerugian yang dapat ditimbulkan terhadap negara mungkin jauh melampaui tumpukan uang berbagai mata uang, emas batangan, atau barang mewah hasil kejahatan tersebut.
SKANDAL penyadapan ini tidak cukup dinilai dari seberapa banyak pasal yang dilanggar, atau seberapa berat hukuman yang dijatuhkan kepada para pelakunya. Sebab, setebal apa pun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) disusun, ia tak akan mampu menampung seluruh kerusakan material dan immaterial yang ditimbulkan terhadap negara dan warga negara yang menjadi korban.
Penyadapan ilegal bukan sekadar tindakan mencuri informasi. Ketika dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, perangkat, dan fasilitas negara, perbuatan tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan berlapis yang jangkauannya jauh melampaui pelanggaran privasi.
Bagi warga negara, penyadapan dapat merampas rasa aman, melanggar hak atas kehidupan pribadi, mencemarkan reputasi, bahkan membuka peluang pemerasan, intimidasi, dan kriminalisasi. Informasi yang diperoleh secara melawan hukum dapat digunakan untuk mengendalikan perilaku seseorang, merusak hubungan sosial, atau menghancurkan kehidupan profesionalnya.
Dalam dunia ekonomi dan bisnis, bahayanya tidak kalah serius. Informasi mengenai strategi perusahaan, rencana investasi, negosiasi perdagangan, rahasia industri, hingga keputusan korporasi dapat menjadi instrumen persaingan tidak sehat. Kebocoran informasi semacam itu berpotensi mengakibatkan kerugian finansial, menggagalkan transaksi, merusak reputasi perusahaan, dan mengganggu iklim investasi.
Kerusakan bahkan dapat menjangkau kepentingan ekonomi nasional apabila informasi strategis pemerintah mengenai kebijakan fiskal, moneter, perdagangan, atau pengelolaan sumber daya ekonomi jatuh ke tangan pihak yang tidak berhak.
Dalam pergaulan diplomasi internasional, penyadapan ilegal terhadap komunikasi pejabat negara juga dapat menimbulkan konsekuensi serius. Kerahasiaan perundingan bilateral dan multilateral, posisi tawar dalam negosiasi perdagangan, kerja sama pertahanan, serta komunikasi diplomatik merupakan bagian dari kepentingan strategis negara.
Kebocoran atau penyalahgunaan informasi tersebut dapat melemahkan posisi diplomasi Indonesia, mengganggu hubungan antarnegara, dan merusak kepercayaan mitra internasional.
Ancaman yang jauh lebih serius muncul apabila penyadapan terhadap Presiden dan pejabat strategis negara ternyata merupakan bagian dari persiapan makar. Informasi rahasia yang diperoleh dapat disalahgunakan untuk memetakan kekuatan dan kelemahan pemerintahan, mengganggu pengambilan keputusan, bahkan mempersiapkan tindakan untuk melumpuhkan penyelenggaraan pemerintahan yang sah.
Jika kemungkinan ini terbukti, kerugian yang dipertaruhkan bukan lagi sebatas privasi atau kerahasiaan negara, melainkan juga keselamatan kepemimpinan nasional dan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.
Karena itu, kemungkinan adanya unsur makar tidak boleh diabaikan dalam penyidikan, tetapi juga tidak boleh disimpulkan hanya dari tindakan penyadapan. Harus ditelusuri siapa yang memerintahkan, untuk tujuan apa informasi dikumpulkan, kepada siapa diserahkan, dan apakah terdapat tindakan persiapan yang berkaitan dengan tujuan makar.
Sebab, apabila penyalahgunaan kewenangan negara ternyata menjadi bagian dari upaya menggulingkan pemerintahan yang sah, potensi kerusakannya dapat menjangkau keamanan nasional, stabilitas ekonomi, hubungan diplomatik, bahkan keselamatan warga negara.
Namun, kerusakan paling mendasar justru dapat terjadi di dalam tubuh negara sendiri. Ketika aparat yang diberi kewenangan untuk menegakkan hukum diduga menggunakan kekuasaannya untuk melakukan tindakan melawan hukum, yang dipertaruhkan bukan hanya integritas pribadi pejabat bersangkutan, melainkan juga kredibilitas institusi yang memberinya kewenangan.
Negara dapat mengalami kerugian material akibat penyalahgunaan anggaran, fasilitas, dan sumber daya. Tetapi negara juga dapat mengalami kerusakan immaterial berupa terganggunya penyelenggaraan pemerintahan, terancamnya kerahasiaan informasi strategis, merosotnya kewibawaan institusi, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan negara melindungi hak-hak warganya.
Kerugian material dapat diaudit, dihitung, dan dituntut penggantiannya. Sementara kerugian materiil yang terbukti relevan secara hukum dapat menjadi bagian dari pertimbangan hakim dalam menentukan berat-ringannya pidana, sesuai ketentuan perundang-undangan.
Akan tetapi, kepentingan mengungkap seluruh dimensi kerusakan tersebut sesungguhnya jauh lebih besar daripada sekadar memperberat hukuman.
Masyarakat perlu mengetahui betapa luas dan seriusnya bahaya yang dapat ditimbulkan ketika kewenangan negara disalahgunakan oleh pejabat yang seharusnya menjaganya.
Karena itulah skandal penyadapan ini perlu diperiksa secara menyeluruh: bukan hanya siapa yang menyadap, siapa yang memerintahkan, dan informasi apa yang diperoleh, melainkan juga untuk kepentingan siapa informasi itu dikumpulkan, bagaimana penggunaannya, serta kerugian apa saja yang telah atau berpotensi ditimbulkannya terhadap warga negara dan negara.
Seluruh potensi kerugian tersebut tentu harus dibedakan dari kerugian yang benar-benar telah terjadi dan dapat dibuktikan. Tetapi potensi bahaya yang belum terwujud bukan alasan untuk mengabaikan pemeriksaannya.
Sebab, kejahatan yang dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan negara tidak hanya berpotensi melahirkan korban. Ia juga dapat merusak kepercayaan yang menjadi dasar hubungan antara negara dan warga negaranya.
Dan ketika kepercayaan itu runtuh, tidak ada perhitungan kerugian dalam rupiah yang dengan sendirinya mampu memulihkannya.
Tenaga Ahli bidang Kebudayaan dan Demokrasi Kementerian HAM
