Syarat Terpenuhi, DPR Tindak Lanjuti Usulan HMP Pemakzulan Gibran

DPR RI memastikan akan menindaklanjuti usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah menerima dukungan 120 anggota dari seluruh fraksi yang ada di parlemen.

Kepastian itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa saat memimpin rapat penerimaan usulan HMP bersama perwakilan fraksi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.

Berdasarkan dokumen yang ditandatangani, terdapat 120 anggota DPR RI dari seluruh fraksi yang mengajukan usulan HMP ke Pimpinan DPR. Maka dari itu, syarat mengajukan HMP telah terpenuhi karena telah melewati minimal jumlah anggota, yakni 25 anggota DPR.

"Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditanda tangani adalah 120 orang. Dari delapan fraksi yang ada," kata Saan.

Adapun rincian pengusul terdiri dari Fraksi PDIP sebanyak 14 orang, Fraksi Golkar 11 orang, Fraksi Gerindra 11 orang, Fraksi NasDem 19 orang, Fraksi PKB 18 orang, Fraksi PKS 28 orang, Fraksi PAN 1 orang, dan Fraksi Demokrat 18 orang.

Usulan tersebut telah diterima pimpinan DPR dengan mengacu pada ketentuan Pasal 211 Ayat 1 Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 Ayat 1 Tata Tertib DPR RI.

"Pimpinan dan anggota pengusul yang saya hormati, kita telah menerima usulan hak menyatakan pendapat anggota sebagaimana ketentuan Pasal 211 Ayat 1 Undang-Undang MD III dan Pasal 192 Ayat 1 Tata Tertib DPR RI," ujarnya.

Saan juga menjelaskan, substansi usulan HMP tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 79 Ayat 4 Huruf C Undang-Undang MD3, yakni hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

"Terhadap usulan ini, selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku," tandasnya lalu menutup rapat.