Kasus Gibran Jadi Pelajaran Pentingnya Kompetensi Pejabat

Isu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi pengingat bahwa jabatan publik harus diperoleh melalui proses yang benar serta didukung kompetensi, bukan sekadar ambisi atau berbagai alasan.

Pengamat politik Hendri Satrio menilai isu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi pelajaran bahwa jabatan publik semestinya diraih melalui proses dan ditopang kompetensi, bukan dengan berbagai alasan.

Menurut Hensa, perbandingan Gibran dengan tokoh muda seperti Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir semestinya tidak berhenti pada faktor usia, tetapi juga mempertimbangkan kapasitas dan kompetensi.

"Dulu kan pada saat kampanye kan ada alasan-alasan bahwa bayangkan saja, seorang Gibran dibandingkan dengan Hatta, dibandingkan dengan Sjahrir, yang waktu itu masih muda-muda juga, ya nggak usah pakai alasan-alasan, tapi lihat kompetensinya, dan sangat disayangkan isu kemunduran dirinya ini juga gara-gara kompetensi," kata Hensa, Rabu, 11 November 2026.

Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu berpandangan, peristiwa ini harus menjadi pelajaran agar seseorang tidak dipaksakan menduduki jabatan sebelum dia benar-benar, meskipun ia anak presiden. 

“Bila memang belum siap sebagai pejabat, walaupun dia anaknya presiden (Jokowi), harusnya si presiden lebih memahami untuk tidak memaksakan anaknya muncul ke permukaan sebelum dia siap,” kata Hensa.

Disisi lain, akademisi Universitas Paramadina ini juga menilai mundurnya Gibran ini menjadi pelajaran bagi seluruh masyarakat Indonesia bahwa aturan tidak perlu diubah-ubah hanya untuk mendongkrak seseorang.

Gibran bisa maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah syarat batas usia capres-cawapres melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

"Pelajaran selanjutnya adalah tidak perlu mengubah-ubah aturan untuk mendongkrak atau mendorong seseorang," ujarnya.