DPR Serap Masukan Akademisi untuk Revisi UU Pemilu

  Panja RUU Pemilu Komisi II DPR RI mulai menyerap pandangan kalangan akademisi sebagai langkah awal pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. 

Sejumlah akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dihadirkan untuk memberikan masukan terkait perubahan regulasi kepemiluan tersebut.

Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) Fraksi PKB Komisi II DPR, Muhammad Khozin, mengatakan pembahasan revisi UU Pemilu secara resmi dimulai dengan mendengarkan pandangan para akademisi.

“Hari ini, Panja RUU Pemilu memulai kerjanya dengan agenda perdana mengundang para pakar lintas perguruan tinggi di Indonesia. Panja ingin mendengar masukan dan catatan dari para akademisi terkait sejumlah isu dalam perubahan UU Pemilu,” ujar Khozin di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.

Anggota DPR dapil Jatim IV (Jember dan Lumajang) ini menyebutkan masukan dari akademisi menjadi bagian penting dari upaya DPR untuk melibatkan partisipasi bermakna dari para pemangku kepentingan. 

“Ini ikhtiar DPR untuk melibatkan pemangku kepentingan sebagai bentuk meaningful participation dalam pembahasan UU,” tegas Khozin. 

Lebih lanjut Khozin menyebutkan masukan dari akademisi dan pakar akan memperkaya materi pembahasan perubahan UU Pemilu. Menurutnya, sejumlah persoalan krusial dipotret oleh para akademisi seperti mengenai parliamentary threshold (PT), presidential threshold, sistem pemilu, serta sejumlah implikasi pasca putusan MK tentang UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Sejumlah isu yang dipotret terkait persoalan yang menjadi perhatian publik,” tegas Khozin. 

Panja RUU Pemilu Komisi II DPR mengundang sejumlah akademisi dan pakar untuk mendengar masukan dan catatan mengenai perubahan UU Pemilu. Agenda ini melengkapi agenda yang telah dilakukan Komisi II DPR pada kesempatan sebelumnya yang telah mengundang pakar dan civil society tentang perubahan UU Pemilu.