Jurubicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: RMOL)
Sejumlah pejabat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut) hingga petinggi perusahaan swasta dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengembangan penyidikan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan dan preservasi jalan di BBPJN wilayah Sumut.
Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, hari ini, Rabu, 11 November 2026, tim penyidik memanggil delapan orang sebagai saksi.
"Pemeriksaan dilakukan di dua tempat berbeda. Pemeriksaan pertama dilakukan di Lapas Klas I Medan. Pemeriksaan lainnya dilakukan di Kantor BPKP Perwakilan Sumatera Utara," kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Rabu siang, 11 November 2026.
Saksi-saksi yang diperiksa di Lapas Klas I Medan, yakni Muhammad Akhirun Piliang selaku Direktur PT Dalihan Natolu Group (PT DNG), Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang selaku Direktur Utama PT Rona Namora, Heliyanto selaku PPK 1.4 Provinsi Sumut.
Sedangkan saksi-saksi yang dipanggil untuk hadir dan diperiksa di Kantor BPKP Perwakilan Sumut, yakni Said Safrizal selaku Bendahara BBPJN Sumut, Mariam selaku Bendahara PT Dalihan Natolu, Maskuddin Henri selaku Direktur dan Pemegang Saham PT Rona Na Mora, Seri Agustina Melinda selaku Wakil Direktur PT Dalihan Natolu, dan Mulyono selaku Wakil Direktur PT Dalihan Natolu.
Pada Kamis, 22 Oktober 2026, KPK menahan tujuh dari delapan tersangka baru di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Mereka adalah Kepala BBPJN Sumut periode September 2024 hingga 28 Juni 2025, Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja; Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Wilayah I BBPJN Sumut, Rahmad Parulian; PPK 1.1 BBPJN Sumut Wilayah I, Faisal; PPK 1.2 BBPJN Sumut Wilayah I, Heri Handoko; Kasatker PJN Wilayah II Provinsi Sumut, T. Rahmansyah Putra; PPK 2.2 BBPJN Sumut Wilayah II, Manaek Manalu; PPK 1.4 Satker Wilayah I BBPJN Sumut, Munson Ponter Paulus.
Perkara ini diawali KPK dalam kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) di Sumut pada 26 Juni 2025 terkait dugaan tindak pidana korupsi suap atau gratifikasi dalam pengerjaan proyek di lingkungan BBPJN Sumut tahun 2023-2025.
Dalam perkara awal tersebut, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dan perkaranya telah disidangkan. Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemprov Sumut, Topan Obaja Putra Ginting; Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut yang juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Rasuli Efendi Siregar; PPK di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Sumut, Heliyanto; Direktur Utama PT Dalihan Natolu Grup (DNG), M Akhirun Efendi Siregar; serta Direktur PT Rona Na Mora (RN), M Rayhan Dulasmi Pilang.
KPK kemudian mengembangkan penyidikan berdasarkan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan bukti-bukti baru yang diperoleh penyidik. Pada 30 September 2026, KPK kembali menetapkan delapan orang sebagai tersangka.
Dalam konstruksi perkara, KPK menduga M Akhirun Efendi Siregar dan M Rayhan Dulasmi Pilang selaku penyedia pemenang proyek diminta memberikan komitmen fee kepada sejumlah pihak di lingkungan BBPJN Sumut.
Besaran komitmen fee diduga dibagi berdasarkan jenjang jabatan. Kepala BBPJN Sumut dan Kepala Satker PJN Sumut masing-masing diduga mendapat jatah 4 persen, PPK sebesar 1 hingga 1,5 persen, bendahara BBPJN Sumut sebesar 0,5 persen, serta kelompok kerja (Pokja) BBPJN Sumut sebesar 0,5 persen.
Pemberian fee diduga dilakukan secara langsung, baik melalui transfer maupun secara tunai. Penyedia proyek yang tidak memberikan fee disebut berisiko tidak lagi mendapatkan proyek di lingkungan BBPJN Sumut.
KPK juga mengungkap dugaan penerimaan uang oleh sejumlah tersangka, yakni Stanley Cicero sebesar Rp300 juta, Dicky Erlangga sebesar Rp1,77 miliar, Rahmad Parulian sebesar Rp450 juta, Faisal sebesar Rp290 juta, Heri Handoko sebesar Rp270 juta, T Rahmansyah Putra alias Dadam sebesar Rp3,49 miliar, Manaek Manalu sebesar Rp1,25 miliar, serta Munson Hutauruk sebesar Rp550 juta.
