Sejumlah Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) dari berbagai wilayah turut dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa hari ini, Rabu 11 November 2026 tim penyidik memanggil 12 orang saksi untuk dimintai keterangan.
"Pemeriksaan dilakukan di dua tempat berbeda. Pemeriksaan pertama bertempat di Kantor Ditreskrimum Polda Jawa Timur, sedangkan pemeriksaan lainnya dilangsungkan di Gedung Merah Putih KPK," ujar Budi kepada wartawan di Jakarta.
Saksi-saksi yang dipanggil untuk hadir dan diperiksa di Kantor Ditreskrimum Polda Jawa Timur (Jatim), yakni Herman Hidayat selaku Kakantah Kabupaten Pasuruan, Wawas Setiawan selaku Kakantah Kabupaten Jombang, Suwono Budi Hartono selaku Kakantah Kabupaten Lamongan dan Kakantah Kabupaten Nganjuk periode 2024-April 2026.
Selanjutnya, Suamrlin selaku Kakantah Kabupaten Bojonegoro, Suharno selaku Kakantah Kabupaten Blitar, Rully Handayani selaku Kakantah Kabupaten Madiun, Adolf Severlianus Puahadi selaku Kakantah Kabupaten Banyuwangi dan Kakantah Kabupaten Madiun periode April 2024-April 2026, serta Muhammad Arifin Siregar selaku Kakantah Kabupaten Bangkalan.
Sementara itu, saksi yang dipanggil untuk diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, antara lain; Hercules Rosario Marshal dari pihak swasta, Perri Dwi Cahyono selaku sopir Kakantah Kabupaten Bogor I, Wilson Tambunan selaku Asisten Kantah Kabupaten Bogor I, dan Tredi Wibikasa selaku Legal PT Summarecon Agung Tbk.
Perkara ini bermula dari kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Senin 14 September 2026.. Dalam operasi tersebut, tim KPK mengamankan 19 orang dari wilayah Jabodetabek.
Dari rangkaian OTT itu, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik hingga uang tunai senilai kurang lebih Rp106,3 miliar. Sebagian besar uang tersebut ditemukan di rumah Arif dalam beberapa koper merah dengan rincian: Rp31,86 miliar, 2.611.500 dolar AS, 1.974.500 dolar Singapura, 910 riyal Arab Saudi, dan 981 ringgit Malaysia. Selain itu, ditemukan pula uang tunai Rp896 juta di rumah Rizal Pahlevi, Rp8 juta di rumah Zimamanun, serta Rp49,5 juta di rumah Sontang.
Setelah menemukan kecukupan alat bukti pada tahap penyidikan, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka, yakni Lampri selaku Dirjen PPTR Kementerian ATR/BPN, Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor I, Adrianto Pitojo Adi selaku Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk.
Selanjutnya pihak swasta yang juga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry. Serta seorang pihak swasta yaitu Rizal Pahlevi.
Mereka langsung ditahan di Rutan KPK cabang Gedung Merah Putih sejak 15 September 2026.
Kasus ini berawal dari pengajuan perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) atau pemecahan HGB menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang dikelola PT Summarecon di Kabupaten Bogor. Sebagian tanah tersebut diduga masih bersengketa dengan sejumlah pemilik atau ahli waris sebelumnya yang memegang SHM sah.
Para ahli waris kemudian menggugat penerbitan sembilan SHGB Summarecon ke PTUN Bandung. Kantah Bogor lantas mengundang para ahli waris untuk mediasi, yang berujung pada pengajuan blokir SHGB Summarecon serta pencabutan gugatan di PTUN Bandung.
Dalam perkembangannya, terjadi komunikasi antara Yaser selaku perantara pihak Summarecon dengan Erwin selaku orang kepercayaan Menteri ATR/BPN. KPK menduga Sontang tidak bersedia membuka blokir dan memecah HGB tersebut tanpa arahan atasannya. Yaser dan Rizal kemudian mendekati Erwin agar membantu berkomunikasi dengan Sontang.
Pada awal Agustus 2026, Sontang melalui Erwin diduga meminta *fee* dengan kode "dua" (diduga senilai Rp2 miliar) untuk pembukaan blokir dan penerbitan sertifikat tanah Summarecon. Pihak Summarecon hanya menyanggupi Rp1,5 miliar karena sebagian dana dialokasikan untuk pihak broker lainnya.
Pada 27 Agustus 2026, Adrianto Pitojo melalui Yaser dan Rizal diduga menyerahkan uang Rp1,5 miliar kepada Erwin. Dari jumlah tersebut, Erwin diduga menyerahkan Rp200 juta kepada Sontang di sebuah kafe di Jakarta Selatan sebagai *fee* pembukaan blokir dan pemecahan HGB Summarecon.
Selain suap pengurusan HGB Summarecon, KPK juga menemukan dugaan penerimaan gratifikasi terkait mutasi promosi jabatan serta pelayanan pertanahan lainnya. Pada pengurusan HGB tanah yang dikelola PT Bela Parahiyangan Investindo, perusahaan tersebut diduga memberikan "uang pengurusan" sebesar Rp2,1 miliar kepada Erwin, di mana Rp1,8 miliar di antaranya disetorkan kepada Arif.
KPK turut mendalami dugaan penerimaan lain oleh Lampri dan Arif senilai Rp8 miliar yang ditemukan di dalam sembilan koper merah bertuliskan nama Lampri, serta setoran tunai Rp10 miliar pada 7 September 2026 dari mutasi rekening Arif yang masih didalami asal-usul dan aliran dananya.
