Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP). (Foto: istimewa)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat koordinasi lintas instansi untuk mempercepat operasionalisasi Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) sebagai bagian dari pengembangan ekonomi berbasis kelurahan.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang digelar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta di Hotel Swiss-Belinn Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 10 November 2026.
Rapat koordinasi tersebut membahas sejumlah agenda strategis, di antaranya sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan KDKMP serta Peraturan Menteri Koperasi Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah kepada Kementerian Koperasi RI.
Materi sosialisasi disampaikan oleh Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Kementerian Koperasi RI sebagai upaya menyamakan pemahaman terkait regulasi terbaru dalam penyelenggaraan KDKMP.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo mengatakan, pembangunan KKMP merupakan program strategis nasional yang ditegaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan KKMP, Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pembangunan Fisik Gerai dan Kelengkapan, serta Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan KKMP.
Ia mengapresiasi capaian pembentukan kelembagaan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) yang telah mencapai 100 persen di 267 kelurahan di Jakarta.
Menurutnya, selain pembentukan kelembagaan, sejumlah capaian positif juga terlihat dari peningkatan operasionalisasi gerai, pergerakan transaksi ekonomi melalui SIMKOPDES, hingga penguatan integrasi data pendampingan dan kemitraan strategis.
“Capaian tersebut menjadi bukti komitmen Pemprov DKI Jakarta bersama seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung program strategis nasional, menjadikan KKMP sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan,” ujarnya.
Meski demikian, Ratu mengingatkan bahwa keberhasilan KKMP tidak cukup hanya diukur dari terbentuknya kelembagaan. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap koperasi mampu menjalankan kegiatan operasional secara sehat, berintegritas, dan berkelanjutan.
“Pembentukan kelembagaan hanyalah pintu masuk, inti dari keberhasilan KKMP adalah operasionalisasi yang sehat, berintegritas, dan berkelanjutan,” katanya.
Ratu menegaskan, percepatan operasionalisasi KKMP bukan sekadar penyelesaian tugas administratif, melainkan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan berbasis kelurahan.
“Karena itu, diperlukan kolaborasi dan komitmen seluruh pihak agar koperasi dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ucapnya.
Ratu juga memberikan apresiasi dan motivasi kepada seluruh pengurus, pengawas, manajer, serta project management officer (PMO) KKMP yang menjadi ujung tombak pengembangan ekonomi masyarakat.
Ia meminta para lurah selaku Ketua Pengawas dan Pengurus KKMP untuk senantiasa menjaga integritas serta memanfaatkan forum koordinasi guna menyampaikan berbagai kendala konkret yang dihadapi di lapangan.
Sementara itu, kepada para manajer dan PMO KKMP, Ratu berpesan agar menjalankan manajemen gerai secara modern dan responsif terhadap kebutuhan warga. Ia berharap rapat koordinasi dapat menjadi ruang untuk bertukar pengetahuan, menyampaikan aspirasi, dan menyamakan persepsi.
“Jadikan rakor ini sebagai sarana untuk menimba ilmu, menyampaikan aspirasi, dan menyamakan persepsi agar KKMP di kelurahan Bapak/Ibu sekalian tumbuh menjadi koperasi yang mandiri, tepercaya, dan membanggakan,” tandasnya.
