Kasus Penyadapan Ilegal Munculkan Rivalitas Elite Berlangsung Diam-Diam

Dugaan keterlibatan ketua umum partai politik dalam kasus penyadapan ilegal, dimungkinkan adanya pertarungan kepentingan antarelite yang tidak terlihat secara terbuka.

Pengamat Politik Citra Institute, Efriza memandang, di balik soliditas politik yang diperlihatkan kepada publik dari besarnya koalisi partai politik pendukung Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tidak serta-merta menghilangkan persaingan kepentingan di antara elite politik.

"Bagaimanapun dalam politik bahwa besarnya koalisi tidak menjamin hilangnya rivalitas, sebab setiap partai tetap memiliki ambisi, kepentingan, dan kalkulasi kekuasaan masing-masing," kata Efriza kepada Kantor Berita Ekonomi dan Politik RMOL, Rabu, 11 November 2026.

Ia bahkan menilai persaingan justru berpotensi berlangsung lebih besar tetapi tersembunyi di dalam koalisi, terutama menyangkut akses kekuasaan dan pengaruh terhadap Presiden.

"Dalam konteks tersebut, informasi hasil penyadapan ilegal berpotensi menjadi alat untuk mengetahui manuver politik, mengunci kelemahan lawan, hingga menekan pihak tertentu," tuturnya.

Efriza menyebut praktik tersebut sebagai pengawasan untuk kepentingan investasi politik, yakni upaya mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan dalam persaingan kekuasaan.

"Informasi hasil penyadapan bisa menjadi senjata untuk mengetahui manuver, mengunci kelemahan, bahkan menekan lawan politik," urai Efriza.

Magister ilmu politik Universitas Nasional (UNAS) itu memandang, apabila dugaan tersebut terbukti, persaingan politik telah bergerak keluar dari mekanisme demokrasi dan memasuki praktik operasi politik ilegal.

Kondisi tersebut dinilai menjadi ancaman bagi demokrasi sekaligus kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Karena itu, Efriza meminta kepolisian mengusut tuntas jaringan penyadapan ilegal, termasuk kemungkinan keterlibatan aktor politik di dalamnya.

"Koalisi besar semestinya tidak menjadi tempat berlindung bagi praktik politik yang melanggar hukum," ucapnya.

"Pengungkapan kasus secara transparan diperlukan untuk memastikan soliditas pemerintahan tidak dibangun di atas praktik intimidasi maupun penguasaan informasi secara ilegal," demikian Efriza menambahkan.