KAMMI Dorong Reformasi Polri untuk Pulihkan Kepercayaan Publik

Reformasi menyeluruh di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dinilai mendesak untuk memperkuat supremasi sipil, meningkatkan profesionalisme aparat, serta memulihkan kepercayaan publik. 

Dorongan tersebut disampaikan Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI), M. Amri Akbar. Menurutnya, pembenahan Polri harus dilakukan secara besar-besaran agar institusi kepolisian semakin profesional dan akuntabel.

Pernyataan tersebut disampaikan Amri dalam agenda Konferensi Gerakan Pemuda "Ruang Demokrasi Publik" dengan tema "Negara Harus Berbenah: Indonesia Emas Hancur di Tangan Deep State", yang diselenggarakan pada Selasa, 10 November 2026, di Gerakan Bhineka Nasional, Jakarta Pusat.

Amri menilai, Polri merupakan salah satu organisasi sipil terbesar di Indonesia yang memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melayani masyarakat. 

Karena itu, Polri harus senantiasa menjunjung tinggi prinsip supremasi sipil serta memastikan institusinya tidak terseret dalam kepentingan oligarki maupun bersekongkol dengan pengusaha korup.

“Polri adalah bagian dari kekuatan organisasi sipil terbesar di negeri ini. Karena itu, supremasi sipil harus benar-benar ditegakkan. Polri harus berdiri untuk kepentingan rakyat dan hukum, bukan menjadi alat kepentingan oligarki ataupun pengusaha korup. Reformasi harus dilakukan secara menyeluruh agar Polri semakin profesional, independen, dan dipercaya masyarakat,” tegas Amri.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam penyampaiannya di hadapan para ketua organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan dan perbaikan di tubuh institusi Polri.

Ia menekankan bahwa tidak boleh ada pihak yang merasa kebal hukum di lingkungan kepolisian. Setiap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran atau kesalahan harus diproses dan ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Tidak ada yang merasa kebal hukum. Jika ada yang melakukan kesalahan, tentu harus ditindak sesuai hukum yang berlaku,” demikian penegasan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

Lebih lanjut, Kapolri menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat supremasi sipil dan memastikan keberadaan Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 

"Polri harus hadir bersama masyarakat, bukan hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat," tutup Kapolri.