Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen. (Foto: Dok. Pemprov Jateng)
Aparatur sipil negara (ASN) di Jawa Tengah diharapkan menjadi teladan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor (PKB).
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen bahkan menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), badan usaha milik daerah (BUMD), hingga rumah sakit milik Pemprov Jateng mendata kendaraan milik pegawai yang belum membayar pajak.
Instruksi itu disampaikan Taj Yasin saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Sinergitas Kegiatan Penanganan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Kewilayahan di Hotel Mercure Solo, Selasa, 10 November 2026.
Menurutnya, gerakan tersebut juga perlu diterapkan di seluruh pemerintah kabupaten/kota. ASN sebagai pelayan masyarakat harus menunjukkan keteladanan sebelum mengajak masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan.
"ASN harus memberikan contoh yang baik supaya masyarakat lebih percaya bahwa ketika kita mengajak, kita harus memulai dari diri kita sendiri," ujar Taj Yasin.
Ia menilai, kepatuhan aparatur menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ajakan membayar pajak akan lebih efektif apabila penyelenggara pemerintahan terlebih dahulu menunjukkan kepatuhan.
Taj Yasin mengungkapkan, tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah telah mencapai 57 persen. Capaian tersebut menempatkan Jateng pada posisi kedua terbaik secara nasional.
Meski mengapresiasi kepatuhan masyarakat, ia menilai masih diperlukan upaya lebih besar untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mengoptimalkan pendapatan daerah.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah, Muhamad Masrofi, mengatakan PKB merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berperan strategis dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.
Namun, kendaraan yang belum memenuhi kewajiban perpajakan masih menjadi persoalan karena memicu penumpukan piutang pajak.
Menurut Masrofi, penanganan berbasis kewilayahan menjadi penting mengingat setiap daerah memiliki karakteristik dan potensi berbeda. Pemerintah kabupaten/kota diharapkan aktif memanfaatkan jaringan pemerintahan hingga tingkat desa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Ia optimistis sinergi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat mempercepat penanganan piutang PKB sekaligus memperkuat pendapatan daerah.
