Pemprov Jateng Raih Indonesia Kita Award 2026 Berkat Program Kecamatan Berdaya

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan Indonesia Kita Award 2026 untuk kategori Inovator Perlindungan Perempuan dan Anak. Penghargaan ini diserahkan atas keberhasilan Pemprov Jateng menghadirkan pelayanan dan perlindungan terintegrasi hingga tingkat lokal melalui program Kecamatan Berdaya.

Penghargaan diserahkan langsung kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam acara malam penganugerahan Indonesia Kita Award 2026 di Hotel Patra Jasa, Jakarta, Selasa malam, 10 November 2026.

Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan, capaian ini merupakan buah kerja bersama seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan lingkungan aman dan ramah bagi kelompok rentan. Kehadiran negara diuji dari kepastian serta kemudahan masyarakat mengakses layanan pengaduan, pendampingan, hingga penanganan kasus kekerasan.

“Apresiasi ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus menghadirkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat, terutama dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak,” ujar Luthfi.

Salah satu pilar utama program Kecamatan Berdaya adalah pembentukan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA). Hingga saat ini, sebanyak 249 RPPA telah beroperasi dan tersebar di berbagai kecamatan di Jawa Tengah untuk mendekatkan jangkauan pelayanan penanganan kasus.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Tengah Uswatun Hasanah mencatat, per 9 November 2026 sebanyak 2.886 warga telah memanfaatkan layanan RPPA. Angka tersebut mencakup 799 layanan konseling, 1.898 penanganan kasus, serta 189 layanan rujukan.

“Ini menunjukkan keberadaan RPPA bukan sekadar pembentukan kelembagaan, tetapi telah memberikan layanan nyata kepada masyarakat. Kami terus melakukan akselerasi agar Kecamatan Berdaya bisa memasifkan RPPA sehingga berdampak lebih luas,” jelas Uswatun.

Selain penanganan kasus, Pemprov Jateng juga memperkuat skema pencegahan dengan menyiapkan program Training of Trainer (ToT) bagi fasilitator pencegahan kekerasan. Fasilitator ini melibatkan ASN, pengurus pondok pesantren, aparat kepolisian, pihak sekolah, hingga relawan daerah.

Untuk memperkuat legalitas langkah tersebut, Pemprov Jateng berencana menemui Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) guna menyusun payung hukum pelaksanaan fasilitator pencegahan dan penanganan kekerasan di lapangan.