Peluang Gibran Bertahan Lewat PTUN Dinilai Terbatas

Upaya Wakil Presiden Gibran Rakabuming mempertahankan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menghadapi sejumlah hambatan hukum.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didik Mukrianto menjelaskan, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 24/PUU-XXII/2024 membatasi kewenangan badan atau pejabat Tata Usaha Negara (TUN) mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sementara, Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2024 memberikan tiga pengecualian, yakni adanya novum atau bukti baru, terdapat dua atau lebih putusan berkekuatan hukum tetap yang saling bertentangan, serta untuk mempertahankan kepentingan keperdataan atau aset negara/daerah.

Dalam konteks putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 terkait Surat Keterangan penyetaraan pendidikan Gibran, Didik menilai peluang pengajuan PK oleh Kemendikdasmen sangat terbatas.

Pasalnya, Kemendikdasmen merupakan pihak yang kalah dalam perkara tersebut. Selain itu, objek sengketa menyangkut keabsahan keputusan administrasi penyetaraan pendidikan individu, bukan persoalan aset negara atau daerah.

"Dan hingga saat ini tidak ada indikasi publik tentang adanya novum atau konflik putusan BHT yang relevan," ujar Didik lewat akun X miliknya, Rabu, 11 November 2026.

Menurutnya, Kemendikdasmen hanya dapat mengajukan PK apabila mampu membuktikan secara ketat salah satu dari tiga pengecualian yang diatur MA.

"Kunci keberhasilannya terletak pada satu hal, interpretasi yang sangat restriktif terhadap ketiga pengecualian tersebut," jelasnya.

Dengan demikian, Didik berpandangan putusan kasasi MA pada prinsipnya telah final. Ruang bagi Kemendikdasmen untuk mengajukan PK masih terbuka secara terbatas, sepanjang memenuhi persyaratan pengecualian tersebut.