Anggota DPRD DKI Jakarta Ade Suherman. (Foto: Dok PKS)
Keprihatinan mendalam disampaikan Anggota DPRD DKI Jakarta Ade Suherman atas musibah tanah longsor yang menyasar permukiman warga di kawasan Gang Langgar II, RT 007/RW 010, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Selasa 10 November 2026.
Merespons laporan warga, Ade meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sumber Daya Air (SDA), dan instansi terkait segera melakukan penanganan serta langkah antisipasi untuk mencegah longsor susulan.
Legislator PKS dari Dapil 8 Jakarta Selatan itu menilai kejadian tersebut menjadi peringatan penting mengenai kerentanan permukiman di sepanjang bantaran Kali Ciliwung, khususnya saat memasuki periode peningkatan curah hujan. Karena itu, penanganan tidak boleh hanya berfokus pada lokasi kejadian, tetapi juga harus mencakup pemetaan kawasan tebing yang berpotensi mengalami longsor.
“Keselamatan warga harus menjadi prioritas. Kami meminta BPBD bersama jajaran pemerintah wilayah segera melakukan asesmen kondisi tanah dan bangunan di sekitar lokasi, serta memastikan langkah antisipasi terhadap kemungkinan longsor susulan. Jangan menunggu sampai terjadi dampak yang lebih besar,” ujar Ade.
Selain penanganan darurat, Ade menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur perlindungan tebing secara permanen. Menurutnya, penanganan sementara seperti penutupan menggunakan terpal atau pemasangan bronjong tidak boleh menjadi solusi jangka panjang bagi kawasan yang memiliki risiko pergerakan tanah.
Ia secara khusus mendesak Dinas SDA DKI Jakarta untuk memprioritaskan kajian teknis dan penganggaran pembangunan turap atau sheet pile permanen di titik-titik rawan longsor sepanjang bantaran Kali Ciliwung, termasuk kawasan Pejaten Timur dan Rawajati.
Ade juga menyampaikan dua langkah strategis yang perlu segera dilakukan Pemprov DKI Jakarta.
Pertama, pembangunan dinding penahan tanah permanen. Dinas SDA perlu melakukan kajian teknis terhadap kondisi tebing dan menentukan metode penguatan yang paling sesuai. Pembangunan turap atau sheet pile harus diprioritaskan pada titik yang berdasarkan hasil kajian memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Kedua, pemasangan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS). Ade mendorong BPBD Jakarta Selatan melakukan pemetaan ulang kawasan rawan longsor serta mempertimbangkan pemasangan alat pemantau pergerakan tanah. Sistem peringatan dini diperlukan agar warga dan petugas dapat memperoleh informasi lebih awal apabila terdeteksi potensi pergerakan tanah yang membahayakan.
Ade menegaskan bahwa upaya pencegahan harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah. Penguatan tebing sungai dan perlindungan permukiman warga perlu mendapatkan perhatian dalam penganggaran, sehingga penanganan tidak selalu dilakukan setelah bencana terjadi.
“Kami di DPRD DKI Jakarta akan mengawal kebutuhan anggaran untuk penguatan tebing dan infrastruktur pengendalian bencana. Jangan sampai pembangunan turap baru menjadi prioritas setelah ada korban jiwa. Keselamatan warga dan perlindungan tempat tinggal mereka harus menjadi perhatian utama pemerintah,” tegas Ade Suherman.
