Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Oleh Soleh. (Foto: Humas PKB)
Kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dilakukan mantan Kapolri Listyo Sigit harus menjadi momentum untuk memperkuat sistem intelijen dan keamanan siber nasional secara menyeluruh.
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Oleh Soleh, menilai
persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan menghukum pelaku, tetapi juga harus menutup celah yang memungkinkan penyadapan terjadi.
"Komunikasi kepala negara adalah salah satu rahasia paling strategis yang dimiliki sebuah bangsa. Kalau komunikasi Presiden bisa disadap dari dalam institusi negara selama lebih dari setahun tanpa terdeteksi, berarti ada yang harus kita benahi bersama dalam sistem kontra-intelijen kita," ujar Oleh Soleh di Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
"Komunikasi kepala negara adalah salah satu rahasia paling strategis yang dimiliki sebuah bangsa. Kalau komunikasi Presiden bisa disadap dari dalam institusi negara selama lebih dari setahun tanpa terdeteksi, berarti ada yang harus kita benahi bersama dalam sistem kontra-intelijen kita," ujar Oleh Soleh di Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan sejumlah perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Sasarannya tidak hanya Presiden, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh ormas, aktivis LSM, hingga pengusaha. Penyadapan diduga berlangsung sejak 2025 hingga 2026.
Oleh mengingatkan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara menempatkan Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai koordinator penyelenggara intelijen negara. Karena itu, fungsi deteksi dini terhadap ancaman, termasuk ancaman yang datang dari dalam, perlu dievaluasi secara serius tanpa harus saling menyalahkan.
"Ini bukan soal mencari kambing hitam, melainkan memastikan kejadian serupa tidak terulang. Kami mendukung langkah Presiden yang telah meminta laporan dari Kepala BIN. Kami juga berharap BIN menjalankan fungsi kontra-intelijen untuk menelusuri ke mana saja hasil sadapan itu mengalir," katanya.
Ia mendorong audit tertutup terhadap seluruh jalur komunikasi Presiden dan pejabat strategis negara dengan melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Pasukan Pengamanan Presiden, BIN, dan Sekretariat Presiden. Audit itu harus mencakup perangkat, akun, jaringan, hingga hak akses, serta disertai pengamanan barang bukti elektronik yang ketat.
Menurut Oleh, kasus penyadapan ini datang bersamaan dengan lonjakan aktivitas serangan siber yang menyasar Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Situasi ini, kata dia, menunjukkan ancaman terhadap keamanan nasional kini datang dari dua arah sekaligus, yakni dari dalam sistem dan dari luar negeri.
"Ancaman dari dalam dan dari luar sama berbahayanya. Karena itu penguatan intelijen dan keamanan siber tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. BIN, BSSN, BAIS TNI, Polri, dan Komdigi harus terhubung dalam satu sistem koordinasi yang jelas, dengan pembagian kewenangan yang tegas agar tidak tumpang tindih," terangnya.
Legislator asal Dapil Jawa Barat XI itu menyampaikan bahwa Komisi I akan meminta penjelasan BIN dan BSSN dalam rapat kerja tertutup. Komisi I juga siap mendukung penguatan anggaran, teknologi, dan sumber daya manusia di bidang intelijen dan siber, selama disertai akuntabilitas dan pengawasan yang ketat.
"Kami tetap menghormati proses hukum dan asas praduga tak bersalah. Apa pun motif di balik penyadapan ini, semuanya harus diungkap secara tuntas dan transparan sesuai hukum. Negara harus memastikan bahwa instrumen yang seharusnya melindungi Presiden dan rakyat tidak pernah lagi berubah menjadi ancaman," tegas Oleh Soleh.
