Raffi Ahmad di KPK. (Foto: RMOL/Jamaluddin Akmal)
Ketua Umum Gerakan Muda (Gema) Nasional Eko Saputra mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera melakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad terkait dugaan pemanfaatan anggaran negara (APBN) untuk sewa influencer.
Eko menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Setiap dugaan penggunaan uang negara untuk membiayai aktivitas influencer, kepentingan pencitraan, maupun kegiatan komunikasi yang tidak jelas pertanggungjawabannya harus diperiksa secara objektif dan menyeluruh.
"Kami tidak ingin uang rakyat dijadikan alat untuk membangun popularitas, membungkam kritik, atau menggiring opini publik demi kepentingan kelompok tertentu. APBN adalah uang rakyat yang penggunaannya wajib transparan dan dapat dipertanggungjawabkan," tegas Eko dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Menurutnya, KPK harus memastikan apakah terdapat aliran dana APBN yang berkaitan dengan aktivitas influencer, siapa pihak yang mengelola anggaran tersebut, bagaimana mekanisme penggunaannya, serta siapa saja yang menerima manfaat dari kegiatan tersebut.
Gema Nasional meminta agar pemeriksaan tidak berhenti pada persoalan administratif semata. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, seluruh pihak yang memiliki keterkaitan harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku.
"Jangan sampai masyarakat disuguhi berbagai narasi pencitraan, sementara penggunaan uang negara justru tidak transparan. Kami meminta KPK bekerja secara profesional, independen, dan tidak boleh tunduk pada tekanan kekuasaan maupun popularitas seseorang," lanjutnya.
Eko menambahkan bahwa jabatan, popularitas, dan kedekatan dengan lingkaran kekuasaan tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pemeriksaan hukum.
"KPK harus membuktikan bahwa hukum masih memiliki keberanian untuk menyentuh siapapun. Jangan sampai hukum terlihat garang kepada rakyat kecil, tetapi kehilangan taring ketika berhadapan dengan orang-orang yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan," ungkap dia.
Ia menegaskan, Gema Nasional akan terus mendorong pengawasan publik terhadap penggunaan APBN dan meminta seluruh lembaga negara menjaga integritas serta kepercayaan masyarakat.
"Kami tidak sedang menghakimi siapapun. Kami sedang menuntut transparansi dan pertanggungjawaban. Jika tidak ada pelanggaran, buktikan secara terbuka. Namun apabila ditemukan penyimpangan, jangan ada kompromi. Uang negara adalah milik rakyat, bukan milik segelintir orang!" tandasnya.
Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, lembaga antirasuah akan terlebih dahulu melihat apakah temuan ICW tersebut mengandung unsur dugaan tindak pidana korupsi dan masuk dalam kewenangan KPK.
"Nanti kita lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak. Apakah kemudian masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak. Nah, tentu itu juga menjadi salah satu basis apakah kemudian KPK bisa melakukan tindak lanjut atau tidak terhadap suatu persoalan," kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa malam, 10 November 2026.
Terpisah, pihak PT Rans Entertainment Indonesia Tbk (RANS) mengakui telah menjalin kerja sama dengan dua kementerian senilai Rp14,69 miliar.
“Setiap kerja sama yang dijalankan RANS maupun anak usahanya dengan instansi pemerintah maupun organisasi lainnya dilakukan secara profesional dengan mengikuti prosedur pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” demikian pernyataan RANS.
Mengenai sorotan publik terhadap potensi konflik kepentingan antara Raffi Ahmad selaku pemegang saham mayoritas RANS dan posisinya sebagai Utusan Khusus Presiden, perseroan mengaku memahami perhatian masyarakat.
Namun, RANS menjelaskan perusahaan telah berdiri sejak 2018 dan berkembang menjadi salah satu perusahaan berbasis kreator (creator-based venture) di Indonesia dengan jumlah pengikut lebih dari 140 juta.
Perseroan juga menegaskan sejumlah anak usaha dan hak kekayaan intelektual (HKI), termasuk The Dudas-1, telah dikembangkan jauh sebelum Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden pada Oktober 2024.
"The Dudas-1 telah membuat kurang lebih 90 konten sebelum penunjukan dari KKP, jauh lebih banyak apabila dibandingkan dengan konten yang diproduksi oleh The Dudas-1 untuk campaign bersama dengan KKP," terang penjelasan RANS.
