Ilustrasi. (Foto: Istimewa)
Komisi IV DPR RI memastikan bakal mendalami temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk jasa influencer yang mencapai sebesar Rp14,69 miliar.
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Daniel Johan, menyayangkan penggunaan anggaran kementerian tersebut untuk membayar jasa influencer. Menurutnya, anggaran sebesar itu seharusnya lebih diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan nelayan dan pembudidaya ikan.
Berdasarkan temuan ICW, KKP tercatat tiga kali mengontrak perusahaan milik Raffi Ahmad sepanjang 2024 hingga 2026 dengan total nilai sebesar Rp10,8 miliar.
"Kami menyayangkan alokasi anggaran Kementerian KKP untuk jasa influencer. Nilai sebesar itu seharusnya dipakai untuk kepentingan masyarakat kelautan dan perikanan,” tegas Daniel kepada
RMOL di Jakarta, Selasa malam, 10 November 2026.
Menurutnya, saat ini nelayan masih banyak yang kesulitan mendapat BBM bersubsidi, alat tangkap, hingga akses permodalan. Selain itu, pembudidaya masih membutuhkan benih, pakan, dan infrastruktur pendukung.
“Di tengah kebutuhan yang begitu besar, anggaran miliaran rupiah untuk jasa publikasi? Jelas melukai rasa keadilan pelaku usaha perikanan kecil," tegasnya lagi.
Legislator PKB itu menilai prioritas penggunaan anggaran KKP perlu dikoreksi agar lebih berpihak kepada masyarakat pesisir. Program penguatan kelompok nelayan, revitalisasi tambak, hingga peningkatan sarana budidaya dinilai lebih mendesak untuk mendapatkan dukungan anggaran.
“Prioritasnya seharusnya program yang manfaatnya langsung dirasakan di lapangan, seperti penguatan kelompok nelayan, revitalisasi tambak, dan peningkatan sarana budidaya. Keberhasilan program tidak diukur dari seberapa ramai ia tampil di layar, tetapi dari seberapa besar ia menambah penghasilan masyarakat pesisir," jelas dia.
Daniel juga berpandangan bahwa sosialisasi program pemerintah tidak harus menghabiskan anggaran besar. KKP dinilai dapat memaksimalkan media sosial resmi, humas internal, serta melibatkan penyuluh perikanan dan komunitas nelayan.
"Cara ini lebih dekat dengan masyarakat sasaran dan biayanya jauh lebih kecil. Program yang baik akan dikenal luas jika manfaatnya nyata, tanpa perlu belanja promosi bernilai miliaran," ujarnya.
Selain persoalan prioritas anggaran, Daniel turut menyoroti dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan jasa influencer tersebut.
ICW sebelumnya menyinggung posisi Raffi Ahmad sebagai pemegang saham pengendali RANS sekaligus pejabat publik yang menerima gaji dari APBN.
"Persoalan ini makin serius karena ICW menyoroti dugaan konflik kepentingan (conflict of interest). Raffi Ahmad tercatat sebagai pemegang saham pengendali RANS, sementara ia juga pejabat publik yang menerima gaji dari APBN pengadaan yang melibatkan pihak terafiliasi dengan pejabat publik rentan melanggar asas kepatutan dan merusak kepercayaan publik,” jelasnya.
Atas dasar itu, ia mendorong KKP membuka dokumen pengadaan secara transparan dan menjelaskan dasar penunjukan influencer dengan budget belasan miliaran tersebut serta urgensinya apa.
“Kami juga mendorong audit oleh BPK atau aparat pengawas terkait. Komisi IV DPR RI akan menjadikan hal ini bahan pengawasan dan evaluasi anggaran KKP, agar setiap rupiah benar-benar berpihak pada nelayan dan pembudidaya," pungkasnya.
