PT Rans Entertainment Indonesia Tbk (RANS) buka suara soal temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait pengadaan jasa influencer oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebesar Rp14,69 miliar.
Dalam keterangannya, RANS mengakui bahwa seluruh kerja sama yang melibatkan perseroan dan anak usaha PT Rans Animasi Indonesia milik Raffi Ahmad, dengan instansi pemerintah telah dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Setiap kerja sama yang dijalankan RANS maupun anak usahanya dengan instansi pemerintah maupun organisasi lainnya dilakukan secara profesional dengan mengikuti prosedur pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” demikian pernyataan RANS dalam keterbukaan informasi Selasa malam, 10 November 2026.
Perseroan menyebut proses pengadaan tersebut dilakukan melalui platform Inaproc.id maupun e-katalog yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.
“Dalam setiap proses pengadaan, RANS mengikuti persyaratan administratif, teknis, dan komersial yang ditetapkan oleh instansi terkait, sebagai bagian dari komitmen RANS terhadap tata kelola perusahaan yang baik dan praktik bisnis yang transparan serta akuntabel,” tambah perseroan.
RANS menjelaskan, kerja sama dengan Kementerian Kebudayaan bertujuan mempromosikan museum-museum di Indonesia melalui konten kreatif dan interaktif untuk meningkatkan kunjungan masyarakat.
Sementara bersama KKP, RANS memproduksi dan menyebarluaskan konten edukasi mengenai pengembangan sumber daya laut dan industri perikanan sebagai salah satu penopang perekonomian nasional.
Dalam kerja sama tersebut, RANS juga mengakui menggandeng The Dudas-1 yang terdiri dari Deddy Mahendra Desta, Ariel Noah, Gading Martin dan Raffi Ahmad untuk mengemas konten edukasi melalui konsep perjalanan dan touring.
“RANS bekerja sama dengan The Dudas-1, mengemas konten edukasi melalui konsep perjalanan dan touring dengan menampilkan budidaya ikan nila di Karawang, pengembangan kampung nelayan serta Salt Industry Centre di Rote Ndao, hingga fasilitas pendukung nelayan (seperti
cold storage dan pabrik es) di Cemaga Utara, Natuna,” jelasnya.
Akui Nilai Kontrak Rp14,69 Miliar, Diklaim Raup 52,6 Juta Views
Terkait nilai kerja sama, RANS juga mengakui total kontrak dari empat kampanye bersama kedua kementerian tersebut mencapai Rp14,69 miliar.
Nilai tersebut terdiri dari satu kampanye bersama Kementerian Kebudayaan sebesar Rp3,9 miliar dan tiga kampanye bersama KKP senilai Rp10,79 miliar.
Perseroan menyatakan penetapan harga tersebut mengacu pada commercial rate card yang juga digunakan untuk klien lain.
“Nilai kerja sama mengacu pada
commercial rate card yang umumnya digunakan untuk klien RANS lainnya, dengan mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan, jenis layanan, jumlah konten yang diproduksi, lokasi penyelenggaraan kegiatan, tingkat kompleksitas pelaksanaan kegiatan, serta deliverables lainnya yang disepakati,” jelas RANS.
Perusahaan itu menegaskan nilai tersebut bukan hanya biaya publikasi di media sosial, melainkan mencakup produksi konten, biaya travel, logistik, kehadiran influencer dalam acara, program off-air serta berbagai aktivitas promosi lainnya.
Selama pelaksanaan empat kampanye tersebut, RANS mengklaim telah menghasilkan lebih dari 150 output. Rinciannya, lebih dari 120 output berasal dari tiga kampanye bersama KKP dan lebih dari 25 output dari kampanye promosi museum bersama Kementerian Kebudayaan.
"Seluruh campaign tersebut telah mencatat lebih dari 52,6 juta views secara kumulatif di kanal digital," ungkap perseroan.
Bantah Ada Konflik Kepentingan
Mengenai sorotan publik terhadap potensi konflik kepentingan antara Raffi Ahmad selaku pemegang saham mayoritas RANS dan posisinya sebagai Utusan Khusus Presiden, perseroan mengaku memahami perhatian masyarakat.
Namun, RANS menjelaskan perusahaan telah berdiri sejak 2018 dan berkembang menjadi salah satu perusahaan berbasis kreator (creator-based venture) di Indonesia dengan jumlah pengikut lebih dari 140 juta.
Perseroan juga menegaskan sejumlah anak usaha dan hak kekayaan intelektual (HKI), termasuk The Dudas-1, telah dikembangkan jauh sebelum Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden pada Oktober 2024.
"The Dudas-1 telah membuat kurang lebih 90 konten sebelum penunjukan dari KKP, jauh lebih banyak apabila dibandingkan dengan konten yang diproduksi oleh The Dudas-1 untuk campaign bersama dengan KKP," demikian penjelasan RANS.
Untuk diketahui, Raffi Ahmad diangkat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada 22 Oktober 2024. Pengangkatannya dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76/M tahun 2024 tentang Pengangkatan Utusan Khusus Presiden RI Tahun 2024-2029.
Sementara itu, dalam temuan ICW belanja jasa influencer di KKP dilakukan sepanjang 2025 hingga 2026 kepada PT Rans Animasi Indonesia. Sementara Kemendikbudristek mengontrak lima paket pengadaan pada 2024.
