Isu Pemerasan Kasus Febrie Adriansyah Tidak Terbukti, Begini Kata Pakar

Sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin, 9 November 2026, kembali menyingkap tabir aliran dana besar dari korporasi ke sejumlah kantor hukum.

Salah satu fakta yang paling menyita perhatian publik adalah kesaksian dari Legal Manager PT Sinarmas Agro Resources and Technology (SMART), Eky Pratama. Di hadapan majelis hakim, Eky membeberkan bahwa perusahaannya menggelontorkan honorarium fantastis mencapai Rp3 miliar kepada kantor hukum Don Ritto (DR Law Firm).

Dana tersebut dibagi dalam dua termin: Rp1 miliar untuk pendampingan di tahap penyelidikan dan Rp2 miliar tatkala kasus naik ke tingkat penyidikan dalam perkara dugaan korupsi dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) di Kejaksaan Agung.

Kendati kontrak miliaran rupiah ini memantik tanda tanya besar seputar kewajaran bisnis (value for money), jalannya persidangan menegaskan satu poin krusial: sama sekali tidak ada celah fakta yang menunjukkan aliran uang tersebut berkaitan dengan tindakan pemerasan oleh Febrie Adriansyah.

Pakar kebijakan publik Yanuar Winarko menilai polemik ini harus dipilah secara jernih antara standar tata kelola korporasi dan konstruksi hukum pidana yang objektif. Menurutnya, transaksi antara PT Sinarmas dan DR Law Firm murni berjalan di atas rel keperdataan kontrak profesional.

"Kalau kita telisik dari fakta persidangan yang terbuka hari ini, sama sekali tidak ada kaitan antara aliran dana itu dengan upaya pemerasan," ujar Yanuar kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 10 November 2026.

Ia lantas merinci ketiadaan unsur tersebut dengan meninjau aturan hukum pidana nasional mutakhir. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, delik pemerasan diatur sangat ketat.

"Jika merujuk pada konstruksi hukum pidana nasional saat ini, unsur pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 482 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) secara tegas mensyaratkan adanya perbuatan memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan secara melawan hukum untuk menyerahkan suatu barang atau memberikan keuntungan tertentu," jelasnya.

Yanuar menambahkan, pembuktian hukum pidana menuntut korelasi nyata berupa tekanan atau intimidasi dari pihak yang dituduh. Namun, fakta persidangan justru memperlihatkan bahwa pembayaran tersebut murni berakar dari proposal penawaran dan kesepakatan kontraktual antara korporasi dan kantor hukum, tanpa campur tangan pemaksaan dari Febrie Adriansyah.

"Dari kesaksian di persidangan, tidak ada satu pun narasi yang menyatakan bahwa uang itu diserahkan karena adanya intimidasi atau pemerasan dari Febrie Adriansyah. Pembayaran itu murni diletakkan dalam koridor honorarium konsultan hukum," tegasnya.

Meski demikian, dari sudut pandang pengawasan kebijakan publik, Yanuar tetap memberikan catatan kritis bagi korporasi. Membayar jasa hukum hingga miliaran rupiah namun dengan output di lapangan yang hanya menunggu di lobi tentu menuntut transparansi internal perusahaan agar anggaran tersebut tidak jatuh pada ruang abu-abu yang mencederai akuntabilitas.

"Pemisahannya harus tegas. Di satu sisi, tidak ada indikasi pemerasan yang menyeret Febrie Adriansyah. Namun di sisi lain, korporasi tetap harus menjaga rasionalitas dan transparansi anggaran hukumnya agar publik tidak salah kaprah menilai hubungan kontraktual tersebut," tutupnya.