Pengunduran Diri Gibran Bikin Anggaran Negara Boncos

Wacana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memicu sorotan tajam terhadap potensi beban anggaran negara, khususnya terkait hak pensiun dan fasilitas melekat bagi mantan pejabat tinggi.

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia Prof Suparji Ahmad menyoroti perbedaan konsekuensi hukum dan finansial antara pejabat yang mundur secara sukarela dengan yang diberhentikan melalui mekanisme hukum.

"Kalau mundur nanti kan dapat rumah, dapat tunjangan dan lain sebagainya. Negara boros lagi kan. Dia jadi mantan Wakil Presiden," kata Suparji saat berbincang dengan Kantor Berita Ekonomi dan Politik RMOL, Selasa, 10 November 2026.

Suparji menjelaskan, skenario pemberhentian tidak dengan hormat memiliki implikasi hukum yang berbeda terhadap hak-hak keuangan pascajabatan, termasuk pencabutan hak pensiun.

Meski demikian, seluruh konsekuensi tersebut tetap wajib mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dasar hukum pemberhentian yang sah.

Dalam ranah ketatanegaraan, pemberhentian presiden maupun wakil presiden tidak dapat ditempuh sekadar berdasarkan pertimbangan politis. Mekanisme tersebut diatur ketat dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 yang melibatkan peran DPR, Mahkamah Konstitusi, hingga MPR.

Oleh karena itu, Suparji menekankan pentingnya kejelasan status jabatan Gibran guna meredam potensi ketidakpastian politik dan ketatanegaraan yang berkepanjangan.

Selama wacana pengunduran diri tersebut masih sebatas niat, belum ada implikasi hukum apa pun terhadap kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.

"Paling murah dalam konteks tata negara itu ya dimundurkan (dipecat). Kalau mundur nanti kan dapat rumah, dapat tunjangan dan lain sebagainya," pungkasnya.