Keterlibatan perempuan dalam pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya program pemberdayaan yang mereka ikuti. Lebih dari itu, perempuan perlu memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, menentukan pilihan, dan mengambil keputusan yang berdampak bagi kehidupan masyarakat.
Pesantren dinilai memiliki peluang besar untuk membangun ruang tersebut. Dengan jaringan komunitas, kepercayaan masyarakat, serta tradisi pendidikan yang kuat, pesantren dapat menjadi salah satu penggerak perubahan sosial sekaligus memperluas peran perempuan di tengah masyarakat.
Gagasan ini menjadi pembahasan dalam Seminar Nasional “Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat: Dari Santri untuk Perubahan Sosial” yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Auditorium Prof. Bahtiar Effendy, pada Senin 9 November 2026.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI Dr. (H.C.) Drs. A. Muhaimin Iskandar, M.Si., yang hadir sebagai pembicara kunci, menyebut perempuan sebagai kekuatan utama dalam pemberdayaan masyarakat. Karena itu, peningkatan kapasitas perempuan harus menjadi bagian penting dari agenda pembangunan.
“Berbicara tentang pemberdayaan masyarakat, maka tulang punggung utama dalam pemberdayaan ini tentu saja adalah perempuan,” ungkap Muhaimin, dikutip Selasa 10 November 2026..
Ia juga menilai perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk memperluas akses perempuan terhadap pengetahuan dan keterampilan. Penguatan tersebut diperlukan agar perempuan memiliki bekal lebih besar untuk berkontribusi dalam kehidupan sosial.
“Lembaga-lembaga pendidikan tinggi mestinya terus kita dorong dan menjadi bagian fundamental dari upaya pemberdayaan perempuan, baik secara kognitif maupun secara skill,” ujarnya.
Pandangan mengenai pentingnya keterlibatan perempuan juga disampaikan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Jakarta Prof. Ali Munhanif, M.A., Ph.D. Menurutnya, kampus perlu menjadi ruang terbuka untuk membicarakan sekaligus mendorong peran perempuan dalam perubahan sosial.
“Seminar ini merupakan momentum yang sangat tepat untuk terus memperbincangkan perempuan di ruang publik, khususnya bagaimana perempuan menjadi arus besar dari komunitas santri untuk perubahan sosial,” ujar Ali.
Dekan FISIP UIN Jakarta Prof. Dr. Dzuriyatun Toyibah, M.Si., M.A., mengingatkan bahwa kesempatan yang dinikmati perempuan saat ini merupakan hasil perjuangan panjang. Perubahan posisi perempuan tidak datang dengan sendirinya, mengingat marginalisasi dan ketimpangan telah berlangsung dalam waktu lama.
“Semua yang terjadi pada perempuan, dulu marginalisasinya sangat akut, sekarang mungkin telah berubah, dan itu semua tidak ada yang given, karena sudah diperjuangkan,” katanya.
Dalam konteks tersebut, pesantren memiliki sumber daya sosial yang dapat dikembangkan. Yuniyanti Chuzaifah melihat tradisi pesantren sebagai salah satu tempat tumbuhnya semangat pemberdayaan masyarakat. Kehidupan bersama santri dari berbagai latar belakang juga membentuk ruang interaksi yang mengajarkan kebangsaan dan penghargaan terhadap perbedaan.
“Ketika spirit memberdayakan masyarakat itu bertumbuh, sebetulnya akarnya dan spiritnya tercipta dari pesantren,” kata Yuniyanti.
Anggia Ermarini turut menyoroti kekuatan pesantren yang tidak hanya terletak pada kegiatan pendidikannya, tetapi juga pada hubungan sosial yang telah terbangun dengan masyarakat. Jaringan, kepercayaan, dan basis komunitas menjadi modal yang bisa dimanfaatkan untuk memperluas pemberdayaan perempuan.
“Pesantren punya peran yang sangat penting, karena pesantren itu punya jaringan, dia punya kepercayaan secara sosial, dan dia punya basis,” ungkap Anggia.
Namun, tersedianya program pemberdayaan belum otomatis membuat perempuan memiliki posisi yang setara. Luluk Nur Hamidah menilai perempuan masih sering diperlakukan sebagai objek kegiatan, padahal mereka memiliki kemampuan untuk menjadi penggerak sekaligus penentu perubahan.
“Kita lupa bahwa perempuan adalah aktor agensi strategis yang perannya itu seharusnya jauh lebih besar dari sekadar menjadi objek dalam penerima program, dan yang terjadi akhirnya dia dikerdilkan oleh struktur makro ekonomi yang sangat bias gender,” tutur Luluk.
Wahidah Suaib juga mengingatkan bahwa prinsip kesetaraan harus tercermin dalam praktik demokrasi. Partisipasi perempuan tidak boleh berhenti pada pengakuan formal apabila suara dan hak mereka tidak memperoleh ruang dalam proses pengambilan keputusan.
“Jika demokrasi mengabaikan partisipasi perempuan, tidak menanggapi suara perempuan, dan membatasi perkembangan hak-hak perempuan, sesungguhnya demokrasi itu hanya untuk separuh warganya,” ujarnya.
Karena itu, perubahan perlu menyentuh tata kelola lembaga, termasuk pesantren. Ida Rosyidah menilai lingkungan pesantren harus memberikan dukungan nyata agar santri perempuan dapat berkembang, memiliki kemandirian, dan membawa perubahan ketika kembali ke masyarakat.
Menurutnya, langkah tersebut perlu diawali dengan pembenahan kebijakan dan manajemen kelembagaan agar lebih terbuka terhadap kesetaraan gender.
“Kalau kita ingin pesantren nanti bisa menghasilkan santri-santri perempuan yang bisa melakukan perubahan sosial di lingkungan masyarakatnya, maka yang perlu dilakukan adalah: pertama, kebijakan pesantren harus inklusif. Yang kedua, harus ada tata kelola yang responsif gender di manajemen dan kelembagaan pesantren,” jelas Ida.
Ketua Ikatan Alumni FISIP UIN Jakarta Adriansyah, M.A., berharap pembahasan tersebut dapat memperluas pemahaman sivitas akademika, khususnya mahasiswa, tentang kontribusi perempuan dalam pembangunan bangsa.
“Nilai-nilai pesantren tidak hanya menjadi bekal bagi perempuan untuk mengembangkan dirinya, tetapi juga membangun kemandirian, kepedulian, dan keberanian untuk mengambil peran dalam perubahan sosial di masyarakat,” ujarnya.
Seminar yang turut dihadiri Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FISIP UIN Jakarta Dr. M. Zaki Mubarak, S.IP., M.Si., Ph.D., serta sivitas akademika dan peserta umum ini memberikan penekanan bahwa pemberdayaan perempuan membutuhkan lebih dari sekadar program peningkatan kapasitas.
Pesantren memiliki modal untuk mengambil peran tersebut. Tantangannya adalah memastikan kekuatan sosial yang dimiliki benar-benar membuka kesempatan bagi perempuan untuk tumbuh, bersuara, dan terlibat dalam menentukan masa depan komunitasnya.
