Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus (tengah). (Foto: RMOL/Faisal Aristama)
PDI Perjuangan mempertanyakan langkah pihak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait polemik surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA.
Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus menilai, PTUN tidak memiliki kewenangan untuk menganulir putusan Mahkamah Agung (MA) karena kedua lembaga tersebut berada dalam lingkungan peradilan yang berbeda.
"Aneh, apa urusannya sama PTUN? PTUN tidak bisa menganulir Putusan MA karena beda kamar, PTUN itu untuk mempersoalkan keputusan yang dibuat oleh pejabat negara/birokrasi," kata Deddy kepada wartawan, Selasa, 10 November 2026.
Anggota Komisi II DPR RI itu juga mengingatkan bahwa persoalan suket tersebut sebelumnya telah dibawa ke PTUN. Namun, perwakilan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) justru tidak pernah menghadiri persidangan hingga akhirnya penggugat mencabut gugatannya.
"Lagi pula beberapa waktu lalu masalah suket juga sudah disidangkan di PTUN tetapi perwakilan Kemendikdasmen tidak sekalipun mau menghadiri sidang hingga akhirnya penggugat mencabut gugatannya," ungkapnya.
Menurut Deddy, langkah menggugat ke PTUN juga menimbulkan pertanyaan mengenai objek gugatan dan pihak yang hendak dipersoalkan, terlebih jika tujuannya untuk membuktikan keabsahan suket atau ijazah Gibran.
"Jadi menurut saya sangat tidak masuk akal jika pihak Gibran ingin membuktikan kebenaran suket atau keaslian ijazah di PTUN. Sangat aneh, dia mau menggugat atau mempersoalkan siapa dan keputusan soal apa," tegasnya.
Lebih jauh, Deddy menyebut bahwa kesempatan untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian sebelumnya telah tersedia. Namun, kesempatan tersebut dinilai tidak dimanfaatkan oleh Kemendikdasmen maupun pihak Gibran.
"Kesempatan telah diberikan untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian tetapi tidak dimanfaatkan oleh Kemendiknas dan pihak Gibran,” katanya.
Atas dasar itu, Legislator PDIP ini menilai bahwa Gibran beserta tim hukumnya hanya berupaya mengulur waktu pengunduran diri dari jabatan Wapres.
“Jadi, saya melihatnya sebagai upaya mengulur waktu saja," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Selasa pagi, 10 November 2026.
Konfirmasi tersebut disampaikan Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa siang, 10 November 2026.
Dikatakan bahwa pertemuan antara Prabowo dan Gibran berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam.
"Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat bahwa memang benar, pagi hari tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden. Pertemuan berlangsung kurang lebih dua setengah jam," ujar Prasetyo.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut menyampaikan keinginannya untuk mundur di tengah dinamika yang berkembang terkait keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA).
"Nah beliau menyatakan niatan untuk memundurkan diri, menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," jelasnya.
Prasetyo sekaligus membantah kabar yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mengundurkan diri. Ia menegaskan, tidak ada pernyataan penolakan dari Presiden dalam pertemuan tersebut.
"Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," tegas Prasetyo.
Lebih lanjut, Prasetyo mengungkapkan bahwa Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran dalam diskusi tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Gibran juga meminta ruang untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui mekanisme peradilan tata usaha negara
"Bapak Gibran Rakabuming Raka di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha negara (PTUN)," pungkasnya.
