Ketua Umum Indonesian Mining Association (IMA), Rachmat Makkasau. (Foto: RMOL)
Ketua Umum Indonesian Mining Association (IMA), Rachmat Makkasau mengungkapkan bahwa perusahaan pertambangan di Indonesia menanggung beban royalti dan pajak yang termasuk paling tinggi di dunia.
Menurutnya, besarnya kontribusi fiskal yang dibayarkan perusahaan tambang perlu menjadi perhatian pemerintah. Sebab, keberlanjutan industri pertambangan juga harus dijaga agar mampu menopang agenda hilirisasi dan pengembangan industri nasional.
"Industri pertambangan di Indonesia itu membayar royalti dan pajak-pajak lain yang tertinggi di dunia. Tertinggi di dunia," kata Rachmat dalam Forum Ekonomi Politik bertajuk "Peta Jalan Kemandirian Ekonomi Indonesia" yang diselenggarakan Kantor Berita Ekonomi dan Politik RMOL, di The Tribrata, Jakarta, Senin, 9 November 2026.
Rachmat menilai, pemerintah perlu memperhatikan keseimbangan antara kewajiban yang dibebankan kepada pengusaha tambang dengan dukungan yang diberikan kepada sektor tersebut.
"Sehingga perlu diperhatikan juga apa yang diberikan balik kepada para pengusaha-pengusaha tambang karena tentunya untuk menjaga sustainability-nya tadi," ujarnya.
Ia menegaskan, keberhasilan Indonesia membangun industri hilir tidak bisa dilepaskan dari keberlangsungan kegiatan pertambangan sebagai penyedia bahan baku utama.
Menurutnya, apabila pemerintah ingin mendorong industri hilir berkembang, maka sektor pertambangan sebagai fondasi rantai pasok industri juga harus dipastikan tetap berjalan dengan baik.
"Kalau kita ingin downstream industri berhasil, kita harus memastikan tambangnya juga jalan," tegasnya.
Rachmat menjelaskan, selama sekitar 15 hingga 16 tahun terakhir, perusahaan pertambangan telah melakukan investasi besar untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter.
Hasilnya, Indonesia kini telah memiliki berbagai produk hasil pengolahan mineral, mulai dari nickel matte, pig iron, katoda tembaga, hingga emas murni.
Namun, menurutnya, pekerjaan berikutnya adalah mendorong pengembangan industri hilir yang mampu mengolah produk-produk tersebut menjadi barang dengan nilai tambah lebih tinggi.
"Smelter sudah ada, produknya sudah ada. Nickel matte sudah ada, pig iron sudah ada, katoda tembaga sudah ada, emas murni, semua sudah ada. Nah, downstream-nya perlu didorong," jelasnya.
Rachmat optimistis sektor pertambangan Indonesia masih memiliki prospek yang baik ke depan. Indonesia memiliki sumber daya mineral strategis, termasuk nikel dan tembaga, yang dibutuhkan dalam pengembangan energi terbarukan dan transisi energi.
Ia menyebutkan, produksi tembaga Indonesia saat ini berada di kisaran 5 persen dari produksi dunia. Dalam rentang 10 hingga 15 tahun mendatang, kontribusi tersebut diperkirakan dapat meningkat menjadi 10 hingga 15 persen.
Dengan potensi tersebut, Rachmat berharap pemerintah dapat menjaga keberlanjutan sektor pertambangan sekaligus mempercepat pengembangan industri hilir agar kekayaan sumber daya alam Indonesia memberikan nilai tambah lebih besar bagi perekonomian nasional.
