Profil Margono Djojohadikusumo menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional pada peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026). Margono menjadi satu dari 19 tokoh yang menerima penghargaan tersebut dalam upacara di Istana Negara, Jakarta Pusat.
Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada pendiri Bank Negara Indonesia (BNI) itu diberikan kepada ahli warisnya yang hadir di Istana Negara. Penetapan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93/TK/Tahun 2026 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.
Margono dikenal sebagai salah satu tokoh yang berperan dalam membangun fondasi perekonomian Indonesia setelah kemerdekaan. Selain mendirikan BNI, ia juga pernah menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) pertama.
Berdasarkan riwayat pengabdiannya, Margono dikategorikan sebagai tokoh yang berjasa dalam bidang politik dan ekonomi. Ia juga tercatat terlibat dalam berbagai upaya diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Lantas, bagaimana profil dan perjalanan hidup Margono Djojohadikusumo?
Profil Margono Djojohadikusumo
Raden Mas Margono Djojohadikusumo lahir di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, pada 16 Mei 1894. Ia berasal dari keluarga yang memiliki sejarah panjang dalam perjuangan melawan penjajahan.
Margono merupakan cucu buyut Raden Tumenggung Banyakwide atau Panglima Banyakwide, salah satu pengikut Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa. Sementara itu, ayahnya merupakan seorang Asisten Wedana Banyumas.
Margono menempuh pendidikan dasar di Europeesche Lagere School (ELS) Banyumas pada 1900–1907. Pendidikan tersebut menjadi salah satu bekal dalam perjalanan kariernya di bidang pemerintahan dan ekonomi.
Dalam kehidupan keluarga, Margono merupakan ayah dari ekonom Indonesia Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo. Soemitro kemudian menjadi ayah dari Presiden Prabowo Subianto.
Margono juga memiliki dua putra yang gugur dalam Pertempuran Lengkong, yakni Kapten Anumerta Soebianto Djojohadikoesoemo dan Taruna Soejono Djojohadikoesoemo. Nama kedua putranya tersebut kemudian diabadikan menjadi bagian dari nama cucunya, Prabowo Subianto dan Hashim Sujono Djojohadikusumo.
Perjalanan Karier dan Kiprah Margono Djojohadikusumo
Setelah menempuh pendidikan, Margono mulai meniti karier di lingkungan pemerintahan dan lembaga keuangan. Pengalamannya di bidang ekonomi kemudian membawanya menduduki sejumlah posisi penting setelah Indonesia merdeka.
Berikut sejumlah kiprah Margono Djojohadikusumo dalam sejarah Indonesia. Margono merupakan salah satu tokoh yang terlibat dalam persiapan kemerdekaan Indonesia melalui keanggotaannya di BPUPKI.
Lembaga tersebut dibentuk untuk mempersiapkan berbagai hal yang berkaitan dengan kemerdekaan, termasuk dasar negara dan konstitusi Indonesia. Keterlibatan Margono dalam BPUPKI menjadi salah satu bentuk kontribusinya dalam perjuangan politik menuju kemerdekaan.
Setelah Indonesia merdeka, Margono dipercaya menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) pertama. Melalui jabatan tersebut, ia turut memberikan pemikiran strategis terkait pembangunan lembaga negara, termasuk penguatan sistem keuangan nasional.
Salah satu gagasannya adalah pentingnya mendirikan bank sentral atau bank sirkulasi sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu kontribusi terbesar Margono Djojohadikusumo adalah mendirikan Bank Negara Indonesia (BNI).
Gagasan pembentukan bank milik negara muncul karena Indonesia membutuhkan lembaga keuangan sendiri untuk mendukung kedaulatan ekonomi setelah merdeka. Pada 16 September 1945, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta memberikan mandat kepada Margono untuk mempersiapkan pembentukan bank tersebut.
Selanjutnya, pemerintah memutuskan pendirian bank milik negara yang berfungsi sebagai bank sirkulasi dalam sidang Dewan Menteri pada 19 September 1945. Gagasan tersebut kemudian diwujudkan melalui pendirian BNI pada 5 Juli 1946.
Margono dipercaya menjadi direktur utama pertama bank tersebut. Pada masa awal kemerdekaan, BNI turut berperan dalam mendukung kedaulatan ekonomi Indonesia, termasuk dalam penerbitan Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai mata uang resmi negara.
Selain berkontribusi dalam bidang ekonomi, Margono juga terlibat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui jalur diplomasi. Ia tercatat sebagai salah satu tokoh yang terlibat dalam berbagai upaya perundingan untuk memperjuangkan pengakuan kedaulatan Indonesia.
Peran tersebut melengkapi kiprahnya dalam bidang politik dan ekonomi pada masa awal berdirinya Republik Indonesia. Kontribusi Margono dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia juga berkaitan dengan penggunaan hak angket DPR.
Pada era 1950-an, ia mengusulkan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah terkait perolehan dan penggunaan devisa negara. Margono kemudian memimpin panitia angket yang beranggotakan 13 orang untuk menyelidiki penerapan kebijakan devisa tersebut.
Peristiwa ini menjadi salah satu catatan penting dalam perkembangan fungsi pengawasan parlemen di Indonesia.
Usulan Margono Djojohadikusumo Menjadi Pahlawan Nasional
Usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Margono Djojohadikusumo berasal dari komunitas masyarakat melalui gerakan Seruan Eling Banyumasan sejak Maret 2025. Rekomendasi tersebut kemudian diteruskan oleh Gubernur Jawa Tengah hingga diterima Kementerian Sosial pada 6 April 2026.
Setelah melalui proses pengusulan dan penilaian, pemerintah akhirnya menetapkan Margono sebagai salah satu penerima gelar Pahlawan Nasional 2026. Penganugerahan tersebut menjadi bentuk penghargaan negara atas jasa dan pengabdiannya dalam perjuangan kemerdekaan, pembangunan ekonomi, serta pembentukan fondasi kelembagaan Republik Indonesia.
Margono Djojohadikusumo meninggal dunia pada 25 Juli 1978 di Jakarta dalam usia 84 tahun. Jenazahnya dimakamkan di kompleks pemakaman keluarga di Dawuhan, Banyumas, Jawa Tengah.
