Ahli keuangan negara, Agung Firman Sampurna. (Foto: Jamaludin)
Ahli keuangan negara, Agung Firman Sampurna, menilai pembagian kuota haji tambahan 2023-2024 dalam perkara dugaan korupsi yang menjerat mantan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut tidak menimbulkan kerugian negara.
Penilaian itu disampaikan Agung saat memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan tim kuasa hukum Gus Yaqut dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, 10 November 2026.
Agung menjelaskan, pembuktian kerugian negara harus didasarkan pada adanya aset negara yang berkurang, nilai kekurangan yang jelas, serta hubungan antara pengurangan aset tersebut dengan perbuatan yang dipersoalkan. Ia merujuk Pasal 1 angka 22 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara.
"Harus dilihat apakah tindakan tersebut itu berdampak kepada kekurangan uang, surat berharga atau barang," kata Agung saat memberikan keterangan kepada wartawan di sela persidangan.
Berdasarkan penelaahannya, Agung berpendapat perhitungan kerugian negara dalam perkara ini belum menunjukkan adanya aset yang berkurang akibat pembagian kuota haji tambahan.
Agung juga membedakan setoran jemaah haji dengan kekayaan milik negara. Menurutnya, UU 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji mengatur setoran jemaah sebagai dana titipan untuk penyelenggaraan ibadah haji.
Dalam pengelolaannya, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bertindak sebagai wakil jemaah. Sementara pemerintah berperan mengatur pembagian kuota dan memberikan layanan kepada jemaah.
Sementara itu, kuasa hukum Gus Yaqut, Dodi S Abdulkadir mengatakan, kehadiran Agung bertujuan menjelaskan kedudukan dana yang dikelola BPKH serta peran kuota dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Dodi menyebut keuangan negara, kekayaan negara, dan keuangan haji memiliki konteks yang berbeda.
"Diharapkan Majelis dapat memahami mengenai pengertian keuangan negara, kekayaan negara dan keuangan haji secara benar, secara kontekstual berdasarkan norma-norma yang mengatur mengenai keuangan negara," ujar Dodi di sela persidangan.
"Tadi di dalam penjelasannya Pak Agung sudah menjelaskan bahwa mengenai keuangan negara, dan mengenai keuangan haji berbeda-beda konteksnya. kami itu sebenarnya punya komitmen yang sama yaitu pemberantasan korupsi," imbuhnya.
Terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang digunakan dalam perkara tersebut, Agung menyatakan majelis hakim berwenang menguji laporan itu di persidangan.
Ia juga menyoroti kelengkapan dokumen yang mendasari prosedur pemeriksaan. Agung menyatakan akan menjelaskan penilaiannya terhadap substansi perhitungan setelah aspek tersebut diperiksa dalam persidangan.
"Jika kita mendukung pemberantasan korupsi, itu berarti sandarannya adalah hukum," pungkasnya.
