Foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. (Foto: istimewa)
Wacana pengunduran diri hingga pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memunculkan pertanyaan mengenai hak keuangan dan fasilitas negara yang akan diterimanya setelah tidak lagi menjabat.
Diketahui, mantan Wakil Presiden tidak hanya berhak mendapatkan uang pensiun, tetapi juga sejumlah fasilitas negara, mulai dari rumah kediaman, kendaraan, biaya rumah tangga hingga pelayanan kesehatan.
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan, secara konstitusional terdapat dua pilihan untuk mengakhiri jabatan Gibran, yakni mengundurkan diri atau diberhentikan melalui mekanisme pemakzulan.
Menurut Refly, pengunduran diri merupakan hak subjektif Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UUD 1945. Hak tersebut tidak membutuhkan alasan khusus maupun persetujuan atas dasar pertimbangan tertentu.
"Ada pilihan dimundurkan atau mengundurkan diri. Kalau mengundurkan diri itu Pasal 8, itu hak subjektif. Mengundurkan diri tidak membutuhkan apa-apa, tidak memerlukan alasan apa-apa. Itu hak subjektif," kata Refly lewat siaran live Youtube miliknya, Selasa, 10 November 2026.
Terkait kemungkinan Gibran tetap memperoleh pensiun dan fasilitas negara apabila mengundurkan diri, Refly menilai persoalan tersebut bukan sesuatu yang perlu dibesar-besarkan.
Ia memahami adanya anggapan bahwa mengundurkan diri membuat seorang pejabat tetap bisa menikmati fasilitas protokoler dan sejumlah hak setelah meninggalkan jabatan.
Namun, menurutnya, fasilitas yang diterima mantan Wakil Presiden masih bisa dikaji ulang apabila memang diperlukan.
"Banyak orang mengatakan, wah enak sekali mengundurkan diri kemudian protokoler dan sebagainya tetap didapatkan. Saya kira bukan big deal ya. Itu biasa saja. Kalau mau direview nanti fasilitas yang diperoleh nanti bisa saja," ujarnya.
Refly justru berpandangan bahwa pengunduran diri lebih baik dibandingkan pemberhentian melalui proses pemakzulan yang berpotensi memicu kegaduhan politik.
Menurutnya, proses pemakzulan dapat menimbulkan gonjang-ganjing politik berkepanjangan dan berisiko mengganggu stabilitas nasional.
"Tapi sekali lagi pengunduran diri itu lebih baik dibandingkan dimundurkan. Apalagi gonjang-ganjingnya luar biasa yang bisa menimbulkan instabilitas politik," pungkasnya.
Sebagai informasi, UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden mengatur hak pensiun bagi mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat.
Dalam Pasal 6, pensiun diberikan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir. Sementara Pasal 7 dan Pasal 8 mengatur sejumlah hak administratif, termasuk tunjangan, rumah kediaman, kendaraan beserta pengemudinya, serta fasilitas kesehatan.
Namun status pengunduran diri sebagai pemberhentian dengan hormat dan konsekuensinya terhadap seluruh hak tersebut masih perlu dipastikan melalui penjelasan hukum tersendiri.
