HMP DPR Tidak Otomatis Berujung Pemakzulan

Hak Menyatakan Pendapat (HMP) merupakan instrumen konstitusional DPR untuk menyikapi kebijakan pemerintah hingga dugaan pelanggaran yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Menurut Pakar hukum tata negara Titi Anggraini, HMP dapat diajukan tanpa harus didahului penggunaan hak interpelasi maupun hak angket. Namun, pengajuannya tetap harus memenuhi dasar dan persyaratan yang diatur dalam undang-undang.

“HMP memberi DPR sarana konstitusional untuk menyatakan sikap atas kebijakan pemerintah, kejadian luar biasa, hasil interpelasi atau angket, serta dugaan pelanggaran atau tidak lagi terpenuhinya syarat Presiden dan/atau Wakil Presiden,” jelas Titi, Selasa, 10 November 2026.

Ia menerangkan, usulan HMP harus diajukan sedikitnya 25 anggota DPR. Khusus untuk dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden, pengusul wajib menyertakan materi dan bukti yang sah.

Selanjutnya, usulan tersebut harus disetujui sedikitnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna. Rapat juga harus dihadiri sedikitnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR.

Setelah disetujui, panitia khusus (Pansus) akan dibentuk untuk membahas usulan tersebut. Pansus wajib menyampaikan laporan hasil pembahasan paling lama 60 hari kerja sejak dibentuk.

Titi mengingatkan, penggunaan HMP tidak serta-merta berujung pada pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden.

“HMP tidak otomatis memberhentikan Presiden/Wakil Presiden. Jika menyangkut alasan pemberhentian dalam Pasal 7A UUD NRI 1945, pendapat DPR harus diperiksa oleh MK,” tegasnya.

Jika Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan dugaan tersebut terbukti, DPR dapat meneruskan usul pemberhentian kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

MPR kemudian mengambil keputusan melalui persidangan dengan memenuhi ketentuan kuorum dan jumlah dukungan sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Penjelasan Titi tersebut merujuk pada Pasal 20A, Pasal 7A, dan Pasal 7B UUD NRI 1945, UU MD3 beserta perubahannya, serta Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025.