Transparansi Digital Berbasis AI Jadi Ekosistem Baru Peroleh Informasi

Peradaban digital yang ditandai dengan perkembangan Society 5.0, Artificial Intelligence (AI), big data, dan integrasi sistem informasi, bukan sekadar persoalan kemajuan teknologi.

Sebaliknya, ini mengubah paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta hubungan antara negara dan masyarakat.

"Jika sebelumnya keterbukaan informasi lebih banyak dipahami sebagai kewajiban badan publik untuk menyediakan dokumen dan memenuhi permohonan informasi, maka pada era digital keterbukaan informasi harus berkembang menjadi sebuah ekosistem yang mampu menjamin akses, kecepatan, akurasi, kemudahan, serta kebermanfaatan informasi bagi masyarakat," kata Ketua Komisi Informasi Kabupaten Cirebon, Muhammad Idrus dalam keterangan resmi pada Selasa, 10 November 2026.
 

 
Meski begitu, Idrus mengajak seluruh pihak melakukan refleksi kritis. Terlebih, keterbukaan informasi telah menjadi budaya penyelenggaraan badan publik, atau sebaliknha masih sebatas pemenuhan kewajiban administratif untuk mendapatkan predikat informatif.

Oleh karena itu, diperlukan transformasi mendasar dari kepatuhan regulasi menuju pembangunan ekosistem transparansi digital berbasis Artificial Intelligence.

Pertema, keterbukaan Informasi dari kewajiban hukum menjadi budaya kelembagaan.

"Keterbukaan informasi publik pada dasarnya merupakan salah satu instrumen penting dalam memperkuat demokrasi. Masyarakat tidak cukup hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi harus memiliki kesempatan untuk mengetahui, memahami, mengawasi, dan berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi merupakan pintu masuk bagi lahirnya akuntabilitas," kata Idrus.

Kedua, Society 5.0 dan perubahan paradigma transparansi digital
Society 5.0 memperkenalkan konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan. Ketiga, gunakan AI untuk memungkinkan sistem teknologi untuk membantu manusia mengolah data, mengenali pola, mencari dokumen, menjawab pertanyaan, serta menyajikan informasi berdasarkan kebutuhan pengguna.

Keempat, membangun ekosistem transparansi digital yang terintegrasi. Kelima, menjaga keseimbangan antara transparansi dan perlindungan informasi. Keenam, reposisi peran Komisi Informasi dalam Era Kecerdasan Buatan.

"Transformasi keterbukaan informasi juga menuntut perubahan orientasi peran Komisi Informasi. Selama ini, Komisi Informasi dikenal melalui fungsi penyelesaian sengketa informasi publik, sosialisasi, edukasi, advokasi, dan monitoring serta evaluasi keterbukaan informasi badan publik," kata Idrus.