Berita

Direktur Eksekutif Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati. (Dok. Pribadi)

Politik

Sekjen hingga Waketum PSI Mundur, Tanda Dinasti Politik Jokowi Berakhir

SELASA, 10 NOVEMBER 2026 | 08:37 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pengunduran diri Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, mantan Ketua Umum PSI Giring Ganesha, dan Wakil Ketua Umum PSI Isyana Bagoes Oka, dinilai menjadi sinyal melemahnya kekuatan politik partai berlambang gajah. 

Terlebih, pengunduran diri tiga pimpinan PSI itu dilakukan di tengah mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah jenderal polisi.

“(Ditambah) masukan dari beberapa partai yang meminta Gibran Rakabuming Raka mundur semakin menguatkan akhir dari politik dinasti Jokowi,” kata Direktur Eksekutif Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, kepada RMOL, sesaat lalu, Senin, 10 November 2026.


Di sisi lain, Neni menilai pengunduran diri ketiganya tanpa diikuti pelepasan jabatan di kabinet menunjukkan adanya upaya menyelamatkan posisi masing-masing di tengah tekanan politik.

"Mundurnya para kader PSI tanpa mundur dari jabatannya di kabinet ini menjadi sinyal meredupnya PSI dan masing-masing sedang menyelamatkan diri pasca kasus penyadapan Listyo Sigit,” ujar Neni.

Menurut Neni, momentum pengunduran diri tersebut juga menarik karena bertepatan dengan agenda DPR yang akan membahas putusan Mahkamah Agung (MA) terkait skandal penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dia melihat, sejumlah partai politik yang mulai menyuarakan desakan agar Gibran mundur turut memperkuat tekanan terhadap dinasti politik yang dibangun Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

"Kepercayaan publik kepada PSI sudah hilang, kecuali para kadernya di internal," tegasnya.

Neni menambahkan, dinamika politik saat ini memperlihatkan adanya proses reposisi sejumlah aktor politik. 

Kondisi tersebut, kata Neni, mengindikasikan tekanan terhadap konfigurasi kekuasaan yang terbentuk sejak era Jokowi.

“Khususnya jaringan politik yang selama ini memiliki kedekatan dengan PSI dan lingkar kekuasaan sebelumnya,” pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Hanura Bidik Comeback Politik di Tanah Papua pada 2029

Selasa, 10 November 2026 | 06:05

Merdeka 100 Persen: Ketika Perbedaan Menemukan Titik Temu

Selasa, 10 November 2026 | 05:56

BGN Tancap Gas Benahi Kapasitas Layanan dan Keamanan Pangan

Selasa, 10 November 2026 | 05:26

Sekolah Legislatif Muda IPB 2026 Targetkan Kepemimpinan Mahasiswa Berintegritas

Selasa, 10 November 2026 | 04:54

Kecelakaan Kapal Berulang, Laik Laut Hanya di Atas Kertas

Selasa, 10 November 2026 | 04:24

PT UOB Indonesia Digugat soal Penguasaan SHGB Lahan 17.200 Meter Persegi

Selasa, 10 November 2026 | 03:42

Partai Gajah Mati di Tengah Api

Selasa, 10 November 2026 | 03:18

KKP Salurkan Benih Ikan dan Udang untuk Pembudidaya Plus Restocking

Selasa, 10 November 2026 | 02:50

Tekanan Memundurkan dan Memakzulkan Gibran

Selasa, 10 November 2026 | 02:28

Danantara Diminta Perkuat Arsitektur BUMN, Begini Penjelasannya

Selasa, 10 November 2026 | 01:43

Selengkapnya