Wapres Gibran Rakabuming Raka. (Foto: Istimewa)
ARUS deras tekanan kuat untuk memundurkan dan memakzulkan Wapres Gibran Rakabuming Raka bermula dari UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf r. UU tersebut mengatur persyaratan pendidikan Capres dan Cawapres berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah
Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
Persoalannya adalah kata-kata “berpendidikan paling rendah” sengaja diabaikan begitu saja. Tidak digubris, tidak diperhatikan, bahkan dimanipulasi. Diplesetkan. Ditiadakan. Dipolitisasikan. Dijadikan manuver politik untuk, pada tahap pertama, memundurkan Gibran. Bermaksud melanjutkan proses pemakzulan terhadap Wapres Gibran.
Tidak disangka-sangka dan tidak diduga jika kata-kata tersebut dikaitkan dengan pola pikir sebagai berikut: jika tahapan pendidikan SMA dapat dipersoalkan, maka tahapan pendidikan sarjana pun dengan mudah dicurigai palsu dan dapat diabaikan. Pemikiran linier tersebut berpotensi menyebabkan kekacauan stabilitas politik di tingkat nasional.
Tidak disangka-sangka dan tidak diduga jika kata-kata tersebut dikaitkan dengan pola pikir sebagai berikut: jika tahapan pendidikan SMA dapat dipersoalkan, maka tahapan pendidikan sarjana pun dengan mudah dicurigai palsu dan dapat diabaikan. Pemikiran linier tersebut berpotensi menyebabkan kekacauan stabilitas politik di tingkat nasional.
Hal itu terlihat pada manuver politik, pernyataan pendapat kelompok-kelompok kepentingan, sebagian demonstrasi mahasiswa, serta sebagian manuver demonstrasi masyarakat. Manuver politik tersebut berpotensi berlanjut dan menimbulkan kekacauan ekonomi. Memperlambat pencapaian kesejahteraan umum. Paling tidak, dapat dijadikan sarana untuk mendeligitimasi Gibran agar kalah dalam persaingan pada Pemilu pasangan Capres-Cawapres periode 2029.
Hasil survei elektabilitas Gibran dalam simulasi terbatas menurut SMRC tertinggi sebesar 29,7 persen, mengungguli Agus Harimurti Yudhoyono dan Prabowo Subianto. Survei Parameter Politik Indonesia sebesar 6,9 persen, menempatkannya pada peringkat keempat dalam simulasi pertanyaan terbuka. Walaupun survei adalah potret aktual dan Pemilu 2029 masih jauh, makna survei politik tersebut berimplikasi pada pemosisian Gibran sebagai musuh bersama bagi semua partai politik saat ini yang berkepentingan untuk menang dalam Pilpres nanti.
Walaupun berpotensi bombastis, akibatnya, tidak mengherankan jika sejak dini hari muncul manuver politik untuk mengeliminasi potensi Gibran dalam pasangan Pilpres 2029, meskipun Pilpres masih jauh. Akan tetapi, terkesan kuat bahwa para pesaing potensial anonim hendak belajar dari pengalaman kegagalan dalam proses panjang mendeligitimasi Joko Widodo dari tahun 2014 hingga 2026. Tercatat kasus Tabloid Obor Rakyat, kasus foto Facebook, isu kelulusan ijazah Universitas Gadjah Mada, pencemaran nama baik, fitnah, serta pelanggaran UU ITE. Di samping itu, kasus ijazah palsu terbukti efektif menjadi ranah sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi.
Persoalannya adalah durasi rata-rata kasus pidana berlangsung selama 3 hingga 12 bulan hingga inkrah. Kasus perdata berlangsung 1,5 tahun hingga lebih dari 2 tahun hingga inkrah. Sementara itu, proses persidangan pemakzulan di Mahkamah Konstitusi berlangsung paling lama 90 hari sejak permohonan hak menyatakan pendapat DPR dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi. Proses pemakzulan dari DPR, MK, hingga MPR diperkirakan memakan waktu maksimal 4 bulan. Artinya, isu pemakzulan Gibran sungguh tidak dapat diselesaikan dalam seminggu saja, melainkan dikhawatirkan akan menimbulkan hiruk-pikuk dan porak-poranda ketentraman batin serta hati nurani sebagian masyarakat yang berkepentingan selama 4 bulan, sekalipun Panglima TNI memberlakukan siaga 3 hingga siaga 1 dengan kekuatan militer penuh di Jakarta.
Sesungguhnya, berdasarkan Pasal 227 huruf I UU Pemilu dan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19/2023, capres atau cawapres yang lulus dari perguruan tinggi luar negeri mendapat pengecualian dalam pembuktian kesetaraan ijazah SMA asing, asalkan mereka melampirkan bukti kelulusan pendidikan tinggi yang sah.
Persoalannya, di Indonesia terdapat kasus mengenai kesulitan dalam proses pengambilan keputusan di persidangan. Misalnya, kasus fitnah ijazah palsu yang laris manis melibatkan terdakwa Roy Suryo dan dokter Tifa. Juga gugatan perdata yang diajukan oleh Muhammad Taufiq. Gugatan wanprestasi mobil Esemka. Gugatan warga negara terkait polusi udara.
Tidak mengherankan jika fokus untuk bekerja keras dalam melaksanakan pembangunan nasional, daerah, regional, dan global, maupun perusahaan, terkesan terganggu oleh berbagai manuver dan ketidakpastian politik. Keberadaan buzzer rupiah dan dolar, serta guncangan yang mengganggu stabilitas politik di media sosial dan informasi formal maupun informal, sungguh menimbulkan ketidaktenteraman di hati nurani sebagian masyarakat Indonesia yang peduli terhadap stabilitas politik. Banyak energi terbuang, yang berawal dari persoalan tersebut.
Penulis adalah anggota associate peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) dan pengajar Universitas Mercu Buana.
