Langkah Danantara Indonesia mereformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui konsolidasi dinilai sudah tepat. Namun, langkah tersebut belum cukup untuk menjadikan BUMN sebagai agen pembangunan yang efektif dan efisien.
Presiden Direktur Center for Banking Crisis (CBC) Achmad Deni Daruri menilai, pemerintah perlu membangun arsitektur BUMN sebagai landasan strategis reformasi perusahaan pelat merah.
"Sejatinya, konsolidasi dan arsitektur BUMN merupakan dua hal berbeda, tetapi sama pentingnya. Konsolidasi adalah instrumen korporasi, sedangkan arsitektur BUMN merupakan strategi negara," ujar Deni di Jakarta, Senin, 8 November 2026.
Dia menjelaskan, konsolidasi BUMN pada dasarnya merupakan proses bisnis dengan menggabungkan perusahaan-perusahaan di sektor sejenis ke dalam satu holding agar lebih efisien dan memiliki skala usaha lebih besar.
Dengan penggabungan tersebut, biaya operasional dapat ditekan, koordinasi lebih mudah, dan kapasitas investasi meningkat.
"Di tingkat perusahaan, pendekatan ini masuk akal. Direksi berbicara tentang efisiensi operasional, laba, pengembalian modal, dan daya saing," jelasnya.
Namun, menurut Deni, negara tidak hanya memiliki perusahaan untuk mencari keuntungan. BUMN juga mengemban tugas strategis, mulai dari menjaga ketahanan energi, menyalurkan pembiayaan bagi usaha mikro, membangun infrastruktur di daerah terpencil, hingga menjaga stabilitas pangan nasional.
"Karena itu, pertanyaan negara tidak berhenti pada bagaimana perusahaan diorganisasikan. Hal yang lebih penting adalah mengapa perusahaan tersebut dimiliki negara sejak awal," tegasnya.
Deni menjelaskan, arsitektur BUMN merupakan cetak biru pengelolaan seluruh aset dan perusahaan milik negara. Di dalamnya harus diatur sektor yang perlu dikuasai negara, sektor yang dapat diserahkan kepada mekanisme pasar, sistem pengawasan, alokasi modal, hingga penyelarasan tujuan pembangunan dan kepentingan komersial.
Namun, jika konsolidasi berfokus pada perusahaan, arsitektur BUMN lebih menitikberatkan pada negara sebagai pemilik modal.
"Konsolidasi bertanya apakah beberapa perusahaan tambang perlu digabung menjadi satu holding. Sementara arsitektur bertanya mengapa negara menempatkan porsi besar investasinya di sektor tambang, bukan teknologi, pendidikan, atau manufaktur berteknologi tinggi. Perbedaannya sangat mendasar," paparnya.
Belajar dari Singapura dan Malaysia
Deni mencontohkan Singapura dan Malaysia yang dapat menjadi referensi dalam membangun arsitektur BUMN.
Singapura memperjelas peran negara sebagai pemilik modal melalui Temasek. Sementara Malaysia memiliki Khazanah Nasional sebagai pengelola investasi strategis negara.
Menurutnya, Indonesia tidak harus meniru kedua negara tersebut secara persis. Namun, pengalaman mereka menunjukkan reformasi korporasi akan lebih terarah jika didasarkan pada kerangka strategis yang jelas.
"Holding besar tanpa visi pembangunan nasional hanya akan menjadi konglomerasi negara. Sebaliknya, arsitektur yang jelas dapat mengarahkan BUMN menjadi instrumen transformasi ekonomi," katanya.
Meski demikian, Deni mengingatkan, penerapan arsitektur BUMN juga harus disertai pengawasan dan evaluasi. Dia mencatat sedikitnya empat risiko yang perlu diantisipasi.
Pertama, sentralisasi berlebihan. Semakin besar aset yang dikelola dalam satu institusi, semakin besar pula dampak jika terjadi kesalahan investasi.
"Kegagalan tidak lagi bersifat sektoral, melainkan dapat memengaruhi keseluruhan portofolio negara," ujarnya.
Kedua, risiko perusahaan menjauh dari kepentingan publik. Jika pengelolaan aset terlalu berorientasi pada investasi dan pengembalian modal, proyek yang penting secara sosial tetapi kurang menguntungkan berpotensi tersisih.
Ketiga, persoalan akuntabilitas. Struktur organisasi yang kompleks dapat memperpanjang rantai pengambilan keputusan sehingga publik kesulitan menentukan pihak yang bertanggung jawab ketika terjadi kegagalan atau kerugian.
Keempat, risiko political capture atau intervensi kepentingan politik.
Menurut Deni, semakin besar dana dan aset yang terkonsentrasi dalam satu institusi, semakin besar pula peluang berbagai kelompok politik memengaruhi keputusan investasi.
"Karena itu, arsitektur yang kuat tidak otomatis menghasilkan tata kelola yang baik," pungkasnya.
a
