Ketua Bidang Lingkungan Hidup PP Gerakan Kristiani Indonesia Raya (Gekira) Yerry Tawalujan. (Foto: Istimewa)
Terungkapnya skandal penyadapan Presiden Prabowo oleh mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan beberapa jenderal polisi membuktikan bahwa Kabinet Merah Putih dan Lembaga-lembaga negara tidak sepenuhnya steril.
Begitu pandangan yang disampaikan Hal tersebut diungkap Ketua Bidang Lingkungan Hidup PP Gerakan Kristiani Indonesia Raya (Gekira) Yerry Tawalujan.
Dia menduga banyak anggota kabinet dan pejabat tinggi negara di lingkar dalam Istana terindikasi memiliki loyalitas ganda dan lebih setia kepada figur yang meng-endorse mereka untuk menjadi pejabat ketimbang setia kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Skandal penyadapan Presiden oleh mantan Kapolri itu tindakan makar yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur oleh kelompok yang terorganisir," ungkap Yerry kepada wartawan, Senin 9 November 2026.
Menurut Yerry, pelakunya bukan hanya LSP dan beberapa jenderal, tapi terindikasi ada kekuatan dan kelompok besar yang memposisikan sebagai Deep State atau negara dalam negara.
"Skandal penyadapan itu adalah tindakan spionase mencuri rahasia kepala negara untuk melakukan sabotase. Lalu dilakukan pembentukan opini bahwa Presiden Prabowo gagal memimpin Pemerintahan dan harus digulingkan tanpa perlu menunggu Pemilu," terang Yerry.
Oleh karena itu, kata Yerry lagi, harus segera dilakukan perombakan total kabinet. Menteri-menteri yang di-endorse oleh orang yang sama yang telah meng-endorse LSP sebagai Kapolri, wajib segera direshuffle.
"Sebagai Ketua Bidang Lingkungan Hidup Gekira, kami mendorong Presiden untuk segera adakan reshuffle dan yang pertama diganti itu Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni," tegas Yerry.
Lanjutnya, alasan perlu digantinya Raja Juli bukan hanya karena tokoh yang meng-endorse sama dengan yang meng-endorse LSP, tetapi juga karena Raja Juli tidak cermat menjalankan tugasnya dan hanya menjadi beban untuk Presiden Prabowo.
"Raja Juli tidak perform menjalankan tugasnya sebagai Menteri Kehutanan. Menjadi beban untuk Presiden Prabowo. Akhir 2025 lalu terjadi bencana besar banjir bandang dan longsor di Sumatera akibat kerusakan hutan," bebernya.
"Lalu 2026 ini terjadi kebakaran hutan besar di Kalimantan dan Sumatera, yang seharusnya Menteri Kehutanan turun menjadi koordinator lapangan atasi bencana. Tapi hal itu tidak dilakukannya. Jadi Raja Juli Antoni harus segera diganti," pungkas Yerry.
