Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun. (Repro YT Adaterus)
Arah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai sudah berada di jalur yang benar. Meskipun tantangan utama pemerintah saat ini terletak pada realisasi penerimaan negara yang belum optimal.
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan, penerimaan negara yang bersumber dari pajak, cukai, kepabeanan, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) masih perlu digenjot untuk memenuhi target APBN.
"Penyusunan APBN arahnya benar. Tinggal pada realisasinya," kata Misbakhun dalam Forum Ekonomi Politik bertajuk “Peta Jalan Kemandirian Ekonomi Indonesia” yang diprakarsai RMOL, di The Tribata Hotel, Jakarta Selatan, pada Senin, 9 November 2026.
Misbakhun mengungkapkan, realisasi penerimaan pajak masih berada di kisaran 70 persen. Berdasarkan pembahasan terakhir Komisi XI sebelum memasuki masa reses, realisasi penerimaan di Jawa Barat bahkan baru sekitar 63 persen.
"Rapat saya terkahir dengan sebelum saya reses, di Jawa Barat total penerimaan baru sekitar 63 persen. Artinya, di bulan September itu masih ada waktu 3 bulan Oktober, November, Desember. Di 9 bulan pertama itu baru sekitar 61 persen. Dan kemarin sudah disampaikan pada saat itu ada 750 yang harus dicapai. Apakah bisa dicapai?" kata politisi Partai Golkar ini.
Misbakhun menyebut, Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebelumnya menyampaikan masih terdapat target penerimaan sekitar 600 yang harus dikejar. Untuk memenuhi target tersebut, pemerintah harus mengoptimalkan penerimaan dari para wajib pajak.
"Dicarinya dari mana? Ya dari para pembayar pajak," kata Misbakhun.
Di sisi lain, Misbakhun menyebut bahwa realisasi belanja negara disebut berjalan sesuai target. Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu mencari langkah untuk mengimbangi realisasi penerimaan yang belum maksimal.
"Kemudian, sementara belanjanya realisasinya seusia dengan target belanja. Lah ini yang kemudian harus dicarikan
exercisenya," kata Misbakhun.
Misbakhun menegaskan, kondisi keuangan negara tetap aman. Namun, apabila penerimaan negara tidak mencapai target, konsekuensinya defisit APBN berpotensi semakin melebar.
"Kalau negara pasti aman. Tinggal kemudian carinya dari mana. kalau penerimaan tidak tercapai pasti akan defisit melebar. Lah itu aja. Kalau dicari atau tidak, negara pasti aman," kata Misbakhun.
Ia mengatakan, pemerintah memiliki sejumlah opsi untuk menjaga keberlangsungan pembiayaan negara, termasuk menggenjot penerimaan pajak maupun menambah pembiayaan melalui utang.
"Negara kan dengan kekuasaan yang dimiliki pasti selalu mencari jalan keluar. Kalau enggak dari penerimaan pajak ya dari utang. Itu aja pilihannya," demikian Misbakhun.
Turut hadir narasumber lain dalam diskusi tersebut yakni Kepala Bakom, Syahganda Nainggolan, Ketua Umum Indonesia Mining Asociation, Rachmat Makkasau, Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian, Widiastuti.
